Page 4 - 59. BISMILLAH BUKU AJAR IPS 2019 - Firdaus Su_udiah.docx

202

1) Penyederhanaan Perizinan

2) Persyaratan Investasi,
3) Ketenagakerjaan

4) Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMKM
5) Kemudahan Berusaha

6) Dukungan Riset dan Inovasi
7) Administrasi Pemerintahan,

8) Pengenaan Sanksi

9) Pengadaan Lahan
10) Investasi dan Proyek Pemerintah, dan

11) Kawasan Ekonomi.
Sedangkan, omnibus law perpajakan mencakup 6 pilar, yakni:

1) Pendanaan Investasi
2) Sistem Teritori

3) Subjek Pajak Orang Pribadi

4) Kepatuhan Wajib Pajak
5) Keadilan Iklim Berusaha, dan

6) Fasilitas

Fenomena problem yang teridentifikasi terakhir per 17 Januari 2020, telah ada 79 UU
dan 1.244 pasal yang terdampak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dengan rincian:

penyederhanaan perizinan di 52 UU dengan 770 pasal, persyaratan investasi di 13 UU dengan
24 pasal; ketenagakerjaan di 3 UU dengan 55 pasal, kemudahan, pemberdayaan, dan

perlindungan UMK-M di 3 UU dengan 6 pasal dan kemudahan berusaha di 9 UU dengan 23
pasal. Selanjutnya ada bagian dukungan riset dan inovasi di 2 UU dengan 2 pasal,

administrasi pemerintahan di 2 UU dengan 14 pasal, pengenaan sanksi di 49 UU dengan 295

pasal, pengadaan lahan di 2 UU dengan 11 pasal, investasi dan proyek pemerintah di 2 UU
dengan 3 pasal, dan kawasan ekonomi di 5 UU dengan 38 pasal.

Terkait RUU Cipta Lapangan Kerja klaster Ketenagakerjaan yang menjadi topik
perbincangan para buruh maupun diberbagai media online, berita tv dan koran sangat banyak

yang memberitakan hal tersebut karena dalam klaster Ketenagakerjaan banyak hak-hak para
buruh yang di hapus selain itu jam kerja dan upah sangat merugikan buruh di klaster

Ketenagakerjaan ini, selain itu outsourcing semakin diperluas karena dalam Omnibus Law di

kenal dengan istilah flesibilitas pasar kerja berarti tidak ada kepastian kerja dan pengangkatan
status menjadi karyawan tetap atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT).

Habibah Zulaiha Qawanin, Vol. 6, No. 2 (2022)