Page 8 - 59. BISMILLAH BUKU AJAR IPS 2019 - Firdaus Su_udiah.docx

206

yuridis sebenarnya adalah sama dan tidak ada perbedaan diantara keduanya. Kedua kata

tersebut dipergunakan dalam UUK, dimana kedua istilah ini mengacu kepada Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikar Pekerja/Buruh. Pasal 1 butir 3 UUK

menyebutkan “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah
atau imbalan dalam bentuk lain” dalam definisi Pekerja/Buruh yang diberikan UUK ini

terdapat 2 (dua) unsur yaitu orang yang bekerja dan unsur menerima upah/imbalan
dalam bentuk lain.

c. Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Tujuan Hukum Ketenagakerjaan adalah untuk mencapai atau melaksanakan
keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan dan melindungi tenaga kerja terhadap

kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha, misalnya yang membuat atau
menciptakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa agar pengusaha tidak

bertindak sewenang-wenang terhadap para tenaga kerja sebagai pihak yang lemah.
Berdasarkan rumusan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Hukum

Ketenagakerjaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: “serangkaian peraturan yang

tertulis maupun tidak tertulis bahwa peraturan tersebut mengenai suatu kejadian dengan
adanya orang yang bekerja pada orang lain (majikan) dan adanya balas jasa yang berupa

upah”. Peranan Hukum Ketenagakerjaan adalah menyamakan keadilan sosial ekonomi

tenagakerja serta arah yang harus ditempuh dalam mengatur kebutuhan ekonomi tenaga
kerja sesuai dengan cita-cita dan aspirasi bangsa Indonesia dengan arah gotong royong
6
sebagai ciri khas kepribadian bangsa dan unsur pokok Pancasila.
METODE

Metode penelitian memegang peranan penting dalam penelitiaan. Menurut Peter
Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan atauran hukum,

prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang

7
dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris.
Empiris artinya menganalisa secara diskriptif dan mengolah data primer yang dilakukan

melalui wanawancara, baik struktur maupun tidak terstruktur dan kemuadian dikaitkan
dengan peraturan perundang-undangan. Metode ini dapat digunakan salah satu atau lebih

sesuai dengan permasalahan Dampak Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
dalam perspektif hukum ketenagakerjaan yang akan menganalisis dari RUU Omnibus Law

6 Hari Pramono dan Halili Toha. Hubungan Kerja Antara Majikan dan Buruh, Cetakan Pertama, Jakarta: Bina
Aksara, 1987
7 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005

Habibah Zulaiha Qawanin, Vol. 6, No. 2 (2022)