Page 11 - Buletin Klenteng Edisi 3 KPPN Singkawang

GRATIFIKASI

Perjalanan Dinas

Tulisan oleh: Irfan Iskandar (Kepala Seksi Bank)

DEFINISI & DAMPAK SERTA
UPAYA PENCEGAHAN GRATIFIKASI
DALAM PERJALANAN DINAS
Gratifikasi dalam perjalanan dinas dapat berasal dari berbagai
Perjalanan dinas merupakan bagian penting dalam kegiatan pihak, seperti penyelenggara perjalanan dinas, pihak ketiga
kerja di banyak instansi pemerintah dan sektor publik. Namun, yang terlibat dalam perjalanan dinas, atau pihak lain yang ingin
dalam pelaksanaannya, perjalanan dinas seringkali terkait mempengaruhi hasil dari perjalanan dinas tersebut.
dengan potensi munculnya gratifikasi atau pemberian hadiah
yang dapat berdampak pada integritas dan akuntabilitas Dampak Gratifikasi dalam Perjalanan Dinas
pemerintahan. Dalam artikel ini, akan dibahas tentang Gratifikasi dalam perjalanan dinas dapat memiliki dampak
gratifikasi dalam perjalanan dinas, termasuk definisinya, yang merugikan terhadap integritas dan akuntabilitas
dampaknya, serta upaya pencegahannya. pemerintahan. Beberapa dampak negatif dari gratifikasi dalam
Berdasarkan Pasal 12B ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU perjalanan dinas antara lain:
No.20/2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor Pengaruh yang mempengaruhi objektivitas: Penerimaan
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, gratifikasi dalam perjalanan dinas dapat mempengaruhi
berbunyi "Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau objektivitas seorang pejabat atau pegawai negeri dalam
penyelenggara negara dianggap memberi suap, bila berkaitan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Hadiah atau
dengan kedudukannya dan bertentangan dengan kewajiban atau pemberian yang diterima dapat mempengaruhi
tugasnya." Dalam penjelasannya, istilah gratifikasi dalam pengambilan keputusan yang seharusnya berdasarkan
ketentuan ini merujuk kepada pemberian dalam arti yang kriteria objektif, melibatkan kepentingan publik, namun
sangat luas. Termasuk dalam pemberian ini adalah uang, dapat terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok
barang, potongan harga (discount), komisi, pinjaman tanpa yang memberikan gratifikasi.
bunga, tiket perjalanan, akomodasi penginapan, perjalanan Pelanggaran etika dan kode etik: Penerimaan gratifikasi
wisata, pengobatan gratis, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi ini dalam perjalanan dinas dapat melanggar etika dan kode
dapat diterima baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan etik yang berlaku bagi pejabat atau pegawai negeri. Etika
dapat dilakukan dengan atau tanpa menggunakan sarana pemerintahan yang baik mengharuskan pejabat atau
elektronik. pegawai negeri untuk menjaga integritas, independensi,
Sedangkan pengertian perjalanan dinas dalam negeri yang dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas dan tanggung
selanjutnya disebut perjalanan dinas menurut Peraturan jawabnya, termasuk dalam perjalanan dinas.
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kerugian keuangan negara: Gratifikasi dalam perjalanan
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri dinas dapat menyebabkan kerugian keuangan negara. Jika
Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak pejabat atau pegawai negeri menerima hadiah atau
Tetap adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang pemberian yang bernilai tinggi, hal ini dapat merugikan
dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan keuangan negara, terutama jika tidak sesuai dengan
negara. ketentuan yang berlaku dan tidak dicatat sebagai aset
negara yang harus dipertanggungjawabkan.
Definisi Gratifikasi dalam Perjalanan Dinas
Gratifikasi dalam perjalanan dinas dapat diartikan sebagai Upaya Pencegahan
penerimaan atau pemberian hadiah, barang, atau jasa yang Upaya pencegahan gratifikasi dalam perjalanan dinas dapat
diberikan kepada seorang pejabat atau pegawai negeri dalam melibatkan berbagai langkah yang dapat diimplementasikan
konteks perjalanan dinas, baik sebelum, selama, atau setelah oleh pemerintah, instansi pemerintah, serta pejabat dan
perjalanan dinas dilakukan. pegawai negeri yang terlibat dalam perjalanan dinas.

5