Page 12 - Buletin Klenteng Edisi 3 KPPN Singkawang
P. 12

Beberapa upaya pencegahan gratifikasi dalam perjalanan  Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada pejabat dan
             dinas antara lain:                                   pegawai negeri mengenai dampak negatif gratifikasi, serta
                Kebijakan dan regulasi yang jelas: Pemerintah atau  pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam
                instansi pemerintah perlu memiliki kebijakan dan regulasi  menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
                yang jelas terkait perjalanan dinas, termasuk ketentuan  Meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap
                mengenai gratifikasi. Ketentuan tersebut harus mengatur  pelaksanaan perjalanan dinas, termasuk pemeriksaan rutin,
                dengan tegas tentang larangan penerimaan gratifikasi  audit, serta tindakan tegas terhadap pelanggar gratifikasi.
                dalam perjalanan dinas, serta sanksi yang akan diberikan  Menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam
                bagi pelanggar.                                   pelaporan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas, serta
                Peningkatan integritas dan etika: Peningkatan integritas  melakukan audit secara teratur untuk memastikan
                dan etika pejabat dan pegawai negeri merupakan upaya  kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
                pencegahan gratifikasi yang penting. Hal ini dapat  Mengimplementasikan sistem pengelolaan perjalanan
                dilakukan melalui pembinaan, pembekalan nilai-nilai  dinas yang efisien, termasuk penggunaan sistem elektronik
                integritas, serta penegakan kode etik yang berlaku.  atau e-procurement dalam pemilihan penyelenggara
                Peningkatan pemahaman dan kesadaran: Pemerintah atau  perjalanan dinas dan pelaporan pengeluaran.
                instansi pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan  Meningkatkan pembinaan dan pembekalan nilai-nilai
                pelatihan kepada pejabat dan pegawai negeri mengenai  integritas serta penegakan kode etik bagi pejabat dan
                dampak negatif gratifikasi dalam perjalanan dinas, serta  pegawai negeri.
                pentingnya menjaga integritas dan akuntabilitas dalam  Memberlakukan sanksi yang tegas dan berlaku secara adil
                menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.          bagi pelanggar gratifikasi dalam perjalanan dinas, sebagai
                Transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah atau instansi  bentuk upaya pencegahan yang efektif dan mempengaruhi
                pemerintah perlu menerapkan transparansi dan      kesadaran akan konsekuensi hukum dari gratifikasi.
                akuntabilitas dalam pelaksanaan perjalanan dinas. Hal ini       Dengan langkah-langkah pencegahan yang komprehensif &
                dapat dilakukan dengan mengatur mekanisme pelaporan  konsisten, diharapkan dapat mengurangi potensi gratifikasi
                dan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang jelas, serta  dalam perjalanan dinas dan menjaga integritas serta
                melakukan audit secara teratur untuk memastikan  akuntabilitas dalam pemerintahan. Pencegahan gratifikasi
                kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.     merupakan upaya yang terus-menerus harus dilakukan untuk
                Pengawasan yang ketat: Pengawasan yang ketat terhadap  menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan
                perjalanan dinas oleh pihak yang berwenang, seperti  berintegritas.
                Inspektorat, Kejaksaan, atau Komisi Pemberantasan       Kesimpulannya, pencegahan gratifikasi dalam perjalanan
                Korupsi (KPK), dapat menjadi upaya pencegahan  dinas merupakan langkah penting dalam upaya memerangi
                gratifikasi. Pengawasan yang dilakukan secara berkala dan  korupsi dan menjaga integritas dalam pemerintahan. Upaya
                tegas terhadap pelaksanaan perjalanan dinas dapat  pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui implementasi
                mengurangi potensi gratifikasi.                kebijakan dan regulasi yang jelas, peningkatan pemahaman
                Sistem pengelolaan perjalanan dinas yang efisien:  dan kesadaran, pengawasan yang ketat, transparansi dan
                Implementasi sistem pengelolaan perjalanan dinas yang  akuntabilitas, sistem pengelolaan perjalanan dinas yang
                efisien, seperti penggunaan sistem elektronik atau e-  efisien, pembentukan tim internal pengawas perjalanan dinas,
                procurement dalam pemilihan penyelenggara perjalanan  peningkatan integritas dan etika, serta tindakan tegas terhadap
                dinas dan pelaporan pengeluaran, dapat mengurangi  pelanggar.
                potensi gratifikasi dalam perjalanan dinas.
                Tindakan tegas terhadap pelanggar: Pemerintah atau
                instansi pemerintah perlu memberlakukan sanksi yang
                tegas terhadap pelanggar gratifikasi dalam perjalanan
                dinas.

             Langkah-Langkah Pencegahan
                  Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk pencegahan
             gratifikasi dalam perjalanan dinas antara lain:
                Memperkuat kebijakan dan regulasi yang mengatur
                perjalanan dinas, termasuk ketentuan mengenai gratifikasi,  Tulisan ini telah dipublikasikan melalui platform berita digital Kumparan
                                                                                    yang bisa diakses pada tautan berikut:
                serta memastikan penerapannya secara konsisten dan
                                                                Gratifikasi dalam Perjalanan Dinas: Definisi, Dampak, dan Upaya Pencegahannya
                tegas.




                                                                                                            6
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17