Page 35 - MODUL
P. 35
Modul Sejarah kelas XI KD 3.1
Sumber:https://klatenqta.wordpress.c
om/dulu- dan-kini/pabrik-gula-gondang-baru/
Gambar 14: Pabrik Gula
Terbukanya Indonesia bagi swasta asing berakibat munculnya perkebunan- perkebunan
swasta asing di Indonesiaseperti perkebunan teh dan kina di Jawa Barat, perkebunan tembakau
di Deli, Sumatera Timur, perkebunan tebu di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan perkebunan
karet di Serdang. Selain di bidang perkebunan, juga terjadi penanaman modal di bidang
pertambangan, seperti tambang timah di Bangka dan tambang batu bara di Umbilin.
Khusus perkebunan di Sumatera Timur yaitu Deli dan Serdang, tenaga kerjanya
didatangkan dari Cina di bawah sistem kontrak. Dengan hapusnya sistem perbudakan, maka
sistem kerja kontrak kelihatan sebagai jalan yang paling logis bagi perkebunan- perkebunan
Sumatera Timur, untuk memperoleh jaminan bahwa mereka dapat memperoleh dan menahan
pekerja-pekerja untuk beberapa tahun.
Dalam tahun 1888 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan pertama
mengenai persyaratan hubungan kerja kuli kontrak di Sumatera Timur yang disebut (Koelie
Ordonnantie). Koeli Ordonnantie ini, yang mula-mula hanya berlaku untuk Sumatera Timur
tetapi kemudian berlaku pula di semua wilayah Hindia Belanda di luar Jawa, memberi
jaminan-jaminan tertentu pada majikan terhadap kemungkinan pekerja- pekerja melarikan diri
sebelum masa kerja mereka menurut kontrak kerja habis. Di lain pihak juga diadakan
peraturan-peraturan yang melindungi para pekerja terhadap tindakan sewenang-wenang dari
sang majikan. Untuk memberi kekuatan pada peratuan-peraturan dalam Koeli Ordonnantie,
dimasukkan pula peraturan mengenai hukuman-hukuman yang dapat dikenakan terhadap
pelanggaran, baik dari pihak majikan maupun dari pihak pekerja. Dalam kenyataan ternyata
bahwa ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pihak majikan hanya merupakan
peraturan di atas kertas jarang atau tidak pernah dilaksanakan. Dengan demikian ancaman
hukuman untuk pelanggaran-pelanggaran hanya jatuh di atas pundak pekerja- pekerja
perkebunan. Ancaman hukuman yang dapat dikenakan pelaksanaan politik pintu terbuka, tidak
30
