Page 13 - e-Modul Audit 1

akuntan publik di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan sekitar awal tahun tujuh

puluhan, dipicu adanya perluasan kredit perbankan kepada perusahaan perusahaan. Hal inilah
yang membuat profesi akuntan publik waktu itu berkembang, dikarenan bank-bank pemberi

kredit mewajibkan nasabah penerima kredit untuk menyerahkan laporan keuangan secara
periodik yang telah diaudit oleh akuntan publik. Perusahaan-perusahaan swasta ini baru

memerlukan jasa audit, ketika kreditur mewajibkan mereka menyerahkan laporan keuangan

yang telah diaudit oleh akuntan publik.

Gambar 1.1 Struktur Hubungan Antara Akuntan Publik dengan Manajemen Perusahaan,
Kreditur, Investor, dan Pihak Luar Lain

Perkembangan profesi akuntan publik pernah mendapat dorongan dari pemerintah
dalam tahun 1979 sampai dengan 1983, dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 108/KMK 07/1979 tentang Penggunaan Laporan Pemeriksaan Akuntan Publik untuk
Memperoleh Keringanan dalam Penentuan Pajak Perseroan. Dalam peraturan ini, instansi

pajak menetapkan pajak pendapatan atau pajak perseroan atas dasar laporan keuangan yang
telah diaudit oleh akuntan publik. Keputusan Menteri Keuangan tersebut menjadi tidak berlaku

pada awal tahun 1984, dengan berlakunya Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Pada awal

tahun 1992, kembali profesi akuntan publik diberi kepercayaan dari pemerintah (dalam hal ini
Direktorat Jendral Pajak), untuk melakukan verifikasi pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang dilakukan oleh para Pengusaha

8