Page 17 - PKN Kelas X - Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyenggaraan Pemerintahan Negara

d. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman
1) Kementrian Enengi dan Sumber Daya Manusia;
2) Kementrian Perhubungan;
3) Kementrian Kelautan dan Perikanan;

4) Kementrian Pariwisata.

3.Lembaga Pemerintah Non Kementerian

Negara Republik Indonesia memiliki Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga

Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu
presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian berada di bawah presiden dan
bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui menteri atau pejabat setingkat menteri yang terkait.

Gambar 1. Badan Narkotika Nasional Gambar 2 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesial
Sumber: https://www.google.com/search? Sumber: https://www.google.com/search?

Keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non-
Departemen. Berikut ini Daftar Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang ada di Indonesia, yaitu:
1) Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;
2) Badan Informasi Geospasial (BIG);
3) Badan Intelijen Negara (BIN);

4) Badan Kepegawaian Negara (BKN), di bawah koordinasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), di bawah koordinasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;
6) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
7) Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;

8) Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG);
9) Badan Narkotika Nasional (BNN);
10) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
11) Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT);
12) Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
13) Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), di bawah koordinasi Menteri Kesehatan;

14) Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
15) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);
16) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal), di bawah koordinasi Menteri Lingkungan Hidup;
17) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
18) Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),di bawah koordinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

19) Badan Pertanahan Nasional (BPN), di bawah koordinasi Menteri Dalam Negeri;
20) Badan Pusat Statistik (BPS), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
12)Badan SAR Nasional (Basarnas);
13)Badan Standardisasi Nasional (BSN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
14)Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN), di bawah koordinasi Menteri Riset dan Teknologi;
15)Badan Urusan Logistik (Bulog), di bawah koordinasi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

E - Modul PPKn Kelas X Ganjil | -13