Page 21 - PKN Kelas X - Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyenggaraan Pemerintahan Negara
P. 21
4. Penyelenggaraan Negara Periode 2004 – Sekarang
1.Kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudoyono bersama dengan wakil presiden Yusuf Kala sebagai pemenang pemilu 2004 .
Program pertamanya adalah kabinet kerja 100 hari yang bertujuan untuk memperbaiki sistem ekonomi yang sangat memberatkan
rakyat Indonesia, memperbaiki iknerja pemerintah dari unsur KKN dan mewujudkan keadilan kepolisian dan kejaksaan. Periode 1
dianggap berhasil sehingga masuklah Periode 2.
2. Kepemimpinan presiden SBY bersama wakil presiden Boediono periode 2009-2014.
3.Pemenang Pemilu 2014 adalah Presiden Joko Widodo bersama wakil Presiden Yusuf Kalla dengan periode 2014 – 2019.
B. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan.
1.Sistem Nilai dalam Pancasila
Sistem nilai adalah konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pikiran seseorang atau sebagian
besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Pancasila yang termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945
merupakan landasan bangsa Indonesia yang mengandung tiga tata nilai utama, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi
institusional.
a. Dimensi spiritual, Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai
landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara
b. Dimensi kultural mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara,
dan sebagai dasar negara.
c. Dimensi institusional mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita dan
tujuan bernegara, dan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2.Implementasi Pancasila
Aktualisasi nilai spiritual dalam Pancasila tergambar dalam Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berarti bahwa dalam praktik
penyelenggaraan pemerintahan tidak boleh meninggalkan prinsip keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Nilai
ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa manusia, terutama penyelenggara negara memiliki keterpautan hubungan dengan Sang
Penciptanya. Artinya, di dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara tidak hanya dituntut patuh terhadap peraturan yang
berkaitan dengan tugasnya, tetapi juga harus dilandasi oleh satu pertanggungjawaban kelak kepada Tuhannya di dalam pelaksanaan
tugasnya.
Gambar 3 Garuda Pancasila
Sumber: google.com/search?q=gambar+burung+garuda
Hubungan antara manusia dan Tuhan yang tercermin dalam sila pertama sesungguhnya dapat memberikan rambu-rambu agar
tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama ketika seseorang harus melakukan korupsi atau penyelewengan harta negara
lainnya dan perilaku negatif lainnya. Nilai spiritual inilah yang tidak ada dalam doktrin good governance yang selama ini menjadi
panduan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Nilai spiritual dalam Pancasila ini sekaligus menjadi nilai yang
seharusnya dapat teraktualisasi dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, nilai falsafah termanifestasikan di setiap proses perumusan kebijakan dan
implementasinya. Nilai Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan utuh di setiap praktik penyelenggaraan pemerintahan
khususnya dalam memberikan pelayanan lepada masyarakat agar tidak terjadi perlakuan yang sewenang dan diskriminatif.
Selain itu, nilai spiritualitas menjadi pemandu bagi penyelenggaraan pemerintahan agar tidak melakukan aktivitas-aktivitas di luar
kewenangan dan ketentuan yang sudah digariskan.
E - Modul PPKn Kelas X Ganjil | -17
