Page 19 - PKN Kelas X - Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyenggaraan Pemerintahan Negara

Kegiatan Pembelajaran 3

Penyelenggaraan Negara yang Konstitusional

Sesuai Nilai Pancasila

A.Penyimpangan Penyelenggaraan Negara Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia
1. Penyelenggaraan Negara Periode 1945 – 1966

a. Sistem Pemerintahan Periode 1945 -1949

Lama periode : 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Bentuk Negara : Kesatuan

Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945
Saat-saat awal pemerintahan, Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Tetapi dengan datangnya sekutu dan
tercetusnya Maklumat Wakil Presiden No X tanggal 16 November 1945, terjadilah pembagian kekuasaan yaitu Kekuasaan legislatif

di jalankan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) dan kekuasan-kekuasaan lainnya masih tetap dipegang oleh Presidensampai
tanggal 14 November 1945. Berdasarkan maklumat tersebut kekuasan EKSEKUTIF yang tadinya dipegang oleh presiden beralih ke
MENTERIdan konsekuensinya Sistem Pemerintahan Menjadi PARLEMENTER. Sistem parlementarnya bersifar semu karena tidak

semua aturannya dipakai.
b. Sistem Pemerintahan Periode 1949 -1950 (Masa Kemerdekaan)

Lama periode : 27 Desember 1949 – 15 Agustus 1950

Bentuk Negara : Serkat / Federasi
Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Parlementer semu (Quasi Parlementer)

Konstitusi : Konstitusi RIS

Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Indonesia dengan Belanda menghasilkan keputusan-keputusan

pokok yaitu Kerajaan Belanda mengakuikedaulatan Indonesia sepenunya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut
kembali

c. Sistem Pemerintahan Periode 1950 -1959 (Demokrasi Liberal)
Lama periode : 15 Agustus 1950 – 5 Juli 1959

Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik

Sistem Pemerintahan : Parlementer
Konstitusi : UUDS 1950

UUDS 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950
sampai dengan dikeluarkannya dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pemilihan Umum 1955 berhasil memilih Konstituante

secara demokratis akan tetapi justru konstituante gagal membentuk konstitusi baru sampai berlarut-larut. Dalam
kondisi tersebut, presiden Soekarno mengeluarkan dekrit dalam upacara resmi didepan Istana Negara yang berisi
antara lain:

1) Kembali berlakunya UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDs 1950.
2) Pembubaran Konstituante

3) Pembentukan MPRS dan DPAS

Konsekuensi dekrit sistem pemerintahanyapun kembali ke sistem presidensial.

E - Modul PPKn Kelas X Ganjil | -15