Page 20 - PKN Kelas X - Nilai - Nilai Pancasila Dalam Kerangka Praktik Penyenggaraan Pemerintahan Negara

d. Sistem Pemerintahan Periode 1959 -1966 (Demokrasi Terpimpin)
Lama periode : 5 Juli 1959 – 22 Februari 1966

Bentuk Negara : Kesatuan
Bentuk Pemerintahan : Republik
Sistem Pemerintahan : Presidensial
Konstitusi : UUD 1945

2. Penyelenggaraan Negara Periode 1966 – 1998

Demokrasi Pancasila merupakan konsep demokrasi yang dipopulerkan oleh Orde Baru pada masa kepemimpinan Soeharto
(1966-1998). Istilah Demokrasi Pancasila lahir dari konsep pemikiran yang kontra atau berlawanan terhadap konsep Demokrasi

Terpimpin masa Soekarno (1959-1965). Secara tidak langsung, pemberlakuan Demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru adalah
sebuah upaya deligitimasi terhadap konsep Demokrasi Terpimpin Soekarno. Terbitnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar)
pada 1966, menjadi penanda dari pelaksanaan Demokrasi Pancasila masa Orde Baru.
Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan (2003) karya Mahfud MD, disebutkan bahwa Demokrasi Pancasila
mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Pemimpin tidak diberi hak untuk mengambil keputusan sendiri ketika ‘’mufakat bulat’’

tidak tercapai, melainkan melalui voting (pemungutan suara). Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan konsep Demokrasi
Terpimpin masa Soekarno yang mengatur tentang peran pemimpin yang diperbolehkan mengambil keputusan ketika mufakat tidak
tercapai. Pada 16 Agustus 1967, Presiden Soeharto memberikan pengertian bahwa Demokrasi Pancasila adalah demokrasi

berkedaulatan rakyat yang dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila dalam Pancasila.
Demokrasi Pancasila juga mengatur adanya hubungan yang harmonis antar eksekutif dan legislatif, sehingga keseimbangan
yang wajar antara konsensus (kesepakatan) dan konflik akan tercipta. Oleh karena itu, Lembaga eksekutif dan legislatif cenderung
tidak bisa saling menjatuhkan.
Implementasi demokrasi Pancasila dianggap tidak berhasil karena dalam praktik kenegaraan dan pemerintahan terdapat banyak

penyelewengan. Dalam jurnal ilmiah Demokrasi dalam Sejarah Ketatanegaraan RI (2014) karya Arif Wijaya, faktor penyebab
kegagalan Demokrasi Pancasila adalah :
1)Rotasi kekuasaan eksekutif yang bisa dikatakan tidak ada Rekrutmen politik yang tertutup.

2)Pemilu yang jauh dari semangat demokratis Pelanggaran HAM Praktik KKN yang merajalela
3)Demokrasi Pancasila runtuh bersamaan dengan kejatuhan Orde Baru pada 1998.
4)Krisis ekonomi, pelanggaran HAM dan KKN yang menggerogoti Indonesia menyebabkan pergerakan
protes massa secara masif pada pertengahan tahun 90-an yang menuntut adanya reformasi. 21 Mei
1998 Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden dan menyerahkan mandat kekuasaannya kepada

BJ Habibie.

3. Penyelenggaraan Negara Periode 1998 – 2004

1)Kepemimpinan Presiden Habibie yang menggantikan Soeharto karena mengundurkan diri dan

pertanggunjawaban yang di tolak oleh MPR mengakibatkan terjadinya pergantian presiden yaitu KH

Abdurahman Wahid (Gusdur) melalui voting.
2)Pada masa Gusdur konfliks terjadi antara MPR, DPR dan Kapolri disaat Gusdur menolak panggilan Pansus

Bulog yang sedang melaksanakan hak angket.
3)Konflik dengan MPR di awali ketika MPR menganggap Gusdur telah melakukan pelenggaran dengan

mempercepat sidang istimewa MPR dan Gusdur menolak hadir karena menganggap adanya pelanggaran tata

tertib .
4)Presiden mengeluarkan dekrit maklumat presiden yang berisi:

a)Pembekuan MPR tetapi MPR menolaknya dengan mencabut ketetapam MPR Nomor VII/MPR/1999

tentang pengangkatan Abdurahman Wahid sebagai Presiden dan selanjut Megawati Soekarno Putri Menjadi
Presiden.

b)Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi anatara lain:

Ekonomi membaik tetapi kebijakan semasa Habibi blm terlaksana.
Pembubarab Departemen Sosial tetapi tidak dipikirkan penggantinya.

Belum terselesaikannya konflik Aceh, Maluku, Papua. Kalimantan Tengah dan ancaman disintegrasi
bangsa.

Belum maksimalnya penyelesaian HAM, terorisme, reformasi Birokrasi, pemberantasan KKN,

pemeilihan investasi dll.
E - Modul PPKn Kelas X Ganjil | -16