Page 19 - Buku Menyikapi Wajah Minangkabau
P. 19

Dengan kata lain buku ini sangat relevan dengan Program

                     Pemerintah  Daerah  Provinsi  Sumatera  Barat  tentang
                     kembali  ke  Pemerintah  Nagari  dan  Gerakan  Babaliak  ka

                     Surau.  Hakikat  kembali  ke  Pemerintahan  Nagari  adalah
                     diberlakukannya hukum Adat Nan Sabatang Panjang di alam

                     Minangkabau  yang  di  aplikasikan  dengan  hukum  adat

                     salingka nagari. Begitu juga gerakan babaliak ka surau pada
                     hakikatnya ingin menjalankan ajaran ialam itu secara baik

                     dan benar di Nagari. Sehingga cita-cita Adat Basandi Syarak,

                     Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) tidak hanya sekedar
                     ucapan  jempol  akan  tetapi  benar-benar  dapat  diamalkan

                     oleh masyarakat Minangkabau.

                           Salah  satu  program  dan  kegiatan  LKAAM  Sumatera
                     Barat  adalah  mengadakan  musyawarah  kerja  (Muker)

                     LKAAM  pada  tanggal  16  –  17  Februari  2009  dengan

                     merangkul semua pihak khususnya pihak penegak hukum,
                     seperti kepolisian, Kejaksaan juga Pengadilan Tinggi, Badan

                     Pertanahan  Nasional  dan  pihak  lainnya  yang  ingin

                     mensinergikan penegakkan hukum adat dan hukum negara
                     di tengah arus globalisasi sekarang ini. Salah satu hasil dari

                     Muker  tersebut  adalah  membentuk  cikal  bakal  peradilan
                     adat di Nagari Percontohan, minimal terdapat satu nagari di

                     Kabupaten/Kota di Sumatera Barat yang menjadi cikal bakal

                     pelaksanaan peradilan adat tersebut. Peradilan adat ini akan
                     dibimbing  langsung  oleh  pihak  Kepolisian,  Pengadilan

                     Tinggi  hingga  Pengadilan  Negeri  yang  disiapkan  oleh
                     Pemerintah              Kabupaten/Kota                 sebagai           nagari

                     percontohannya.

                           Buku  ini  diharapkan  nantinya  dapat  membantu  para
                     hakim  adat  atau  sekurang  kurangnya  untuk  dijadikan

                     referensi bagi masyarakat yang membutuhkan tentang seluk








                       xviii
                                  Yus Dt. Parpatih
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24