Page 38 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 38

BAB III

                  SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INSTANSI



                A.  GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
                    INSTANSI (SAI)

                        Sistem  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan Instansi  (SAI)  merupakan  serangkaian
                    prosedur dalam siklus  akuntansi mulai dari pengumpulan  data, pencatatan, pengikhtisaran

                    sampai  dengan  pelaporan  posisi  keuangan  dan  operasi  keuangan  pada  Kementerian

                    Negara/Lembaga. SAI akan berjalan  dengan baik,  apabila  dalam suatu organisasi  selaku
                    unit  yang  melaksanakan  proses akuntansi  dan  sekaligus  membutuhkan  informasi  yang

                    dihasilkan,   dapat  mengkoordinasikan   unsur-unsur  menjadi  satu  kesatuan  yang
                    dilaksanakan  oleh unit  akuntansi  dan pelaporan  keuangan. Dengan alasan tersebut maka

                    untuk melaksanakan SAI, Kementerian Negara/Lembaga harus membentuk unit akuntansi

                    dan  pelaporan  keuangan  Instansi  sesuai  dengan  hierarki  organisasi  dengan  tujuan  agar
                    proses akuntansi dapat berjalan dengan baik.

                        Unit  akuntansi  dan  pelaporan  Instansi  terdiri  dari  unit  akuntansi  dan  pelaporan
                    keuangan dan unit akuntansi dan pelaporan BMN. Pembentukan kedua unit akuntansi dan

                    pelaporan  tersebut dimaksudkan  agar penyelenggaraan  pencatatan transaksi aset berupa
                    BMN terjadi  check and balance sebagai bagian  dari  pengendalian  internal  di  masing-

                    masing unit akuntansi dan pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga.

                        Unit Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Instansi, terdiri dari:
                    1. Unit Akuntansi  dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang

                      berada  pada  tingkat  Satker,  termasuk  SKPD  yang  mendapatkan  alokasi  Dana
                      Dekonsentrasi (UAKPA Dekonsentrasi), SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas

                      Pembantuan (UAKPA Tugas Pembantuan), dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana
                      Urusan Bersama (UAKPA Urusan Bersama);

                    2. Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pembantu  Pengguna  Anggaran  Wilayah

                      (UAPPA-W) yang berada pada tingkat  wilayah,  termasuk UAPPA-W Dekonsentrasi,
                      UAPPA-W Tugas Pembantuan, dan UAPPA-W Urusan Bersama;

                    3. Unit  Akuntansi  dan  Pelaporan  Keuangan  Pembantu  Pengguna  Anggaran  Eselon  1

                      (UAPPA-E 1) yang berada pada tingkat Eselon 1; dan
                    4. Unit  Akuntansi  dan Pelaporan  Keuangan Pengguna  Anggaran  (UAPA) yang  berada

                      pada tingkat Kementerian Negara/Lembaga.


                                                                                                       35
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43