Page 33 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 33

a.  pengeluaran  yang berhubungan  dengan keperluan  hubungan  internasional,  antara

                           lain  adalah  pengeluaran  kerjasama  internasional  serta  perjanjian  hukum
                           internasional  yang dikelola  BKF.

                        b.  pengeluaran  yang  berhubungan  dengan  pembayaran  dukungan  kelayakan  dan
                           fasilitas penyiapan  proyek, yang dikelola  oleh DJPPR.

                        c.  Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang  dikelola  BUN c.q. DJA, kecuali
                           pendapatan bagian laba BUMN. PNBP tersebut antara lain terdiri  atas pendapatan

                           minyak  bumi dan gas serta pendapatan panas bumi.

                        d.  pengelolaan  aset yang berada dalam pengelolaan  DJKN.
                        e.  belanja/beban  pensiun,  belanja/beban  jaminan  layanan  kesehatan,  belanja/beban

                           Jaminan  Kesehatan  Menteri  dan  Pejabat  Tertentu  (Jamkesmen),  belanja/beban

                           Jaminan  Kesehatan  Utama  (Jamkestama),  belanja/beban  Jaminan  Kecelakaan
                           Kerja  (JKK), Belanja/Beban  Jaminan  Kematian  (JKM),  belanja/beban  Program

                           Tunjangan  Hari  Tua (THT),  belanja/beban  Pajak  Pertambahan Nilai  Real Time
                           Gross Settlement  Bank  Indonesia  (PPN RTGS  Bl),  belanja/beban  selisih  harga

                           beras bulog,  dan pelaporan Iuran Dana Pensiun (IDP);
                        f.  pendapatan dan belanja/beban  dalam rangka pengelolaan  kas negara;

                        g.  utang perhitungan  fihak ketiga pegawai;

                        h.  utang perhitungan  fihak ketiga pajak rokok;
                        i.  belanja/beban  untuk keperluan layanan perbankan; dan

                        j.  pendapatan dan beban untuk pengelolaan  rekening valas pada Kuasa BUN Daerah.
                    4.  Jenis dan Periode Pelaporan

                        a.  UAKPA BUN  TK  menyusun  dan  menyampaikan  Laporan  Keuangan  dengan
                           ketentuan sebagai berikut:

                           1)  LRA dan Neraca disampaikan  setiap bulan;

                           2)  LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK disampaikan  setiap semester dan tahunan.
                           Laporan  Keuangan  tersebut  disampaikan  kepada  UAP  BUN  TK.  Namun,

                           penyampaian  Laporan  Keuangan pada UAKPA BUN TK pengelola  BMN yang

                           berasal  dari  KKKS dan  yang  dilaksanakan  oleh  unit  eselon  II  di  Kementerian
                           ESDM  disampaikan  ke UAKKPA BUN TK.  Penyampaian  Laporan  Keuangan

                           disertai  pernyataan tanggung  jawab yang ditandatangani  oleh  penanggung  jawab
                           UAKPA BUN TK.





                                                                                                       30
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38