Page 31 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

2. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan dalam pencatatan transaksi yang terkait
pengelolaan belanja lain-lain antara lain terdiri dari:

a. dokumen anggaran, seperti: DIPA dan DIPA Revisi;
b. dokumen komitmen, seperti: kuitansi, Surat Perintah Bayar (SPBy), Surat Perintah

Kerja (SPK), dan Surat Perjanjian (SP);
c. dokumen pengeluaran, seperti: SPM/SP2D;

d. dokumen penerimaan, seperti: SSBP, SSPB, dan bukti setor lainnya yang sah;

e. memo penyesuaian; dan
f. dokumen pendukung lainnya.

3. Proses Akuntansi

Transaksi pengelolaan belanja lain-lain terdiri atas:
a. beban lain-lain dan realisasi anggaran belanja lain-lain;

b. piutang belanja lain-lain;
c. BMN yang timbul dari realisasi anggaran belanja lain-lain; dan

d. kewajiban belanja lain-lain.
4. Jenis dan Periode Pelaporan

a. Laporan Keuangan yang disusun UAKPA BUN pengelolaan belanja lain-lain

terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Laporan Keuangan tersebut
disampaikan kepada UAPPA BUN setiap semesteran dan tahunan disertai dengan

pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran
BUN pengelolaan belanja lain-lain.

b. Laporan Keuangan yang disusun UAPPA BUN pengelolaan belanja lain-lain
terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Laporan Keuangan tersebut

disampaikan kepada UAP BUN setiap semesteran dan tahunan disertai dengan

pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Kepala Lembaga.
c. Laporan Keuangan yang disusun UAP BUN pengelolaan belanja lain-lain terdiri

dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Laporan Keuangan tersebut disampaikan

kepada DJPb c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN
setiap semesteran dan tahunan disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran selaku penanggungjawab UAP
BUN Pengelolaan Belanja Lain-Lain.

28