Page 27 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

b. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara bertindak sebagai UAKPA BUN atas

penyaluran Transfer ke Daerah yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur
dalam ketentuan perundang-undangan;

c. Direktorat Pelaksanaan Anggaran bertindak sebagai UAKKPA BUN atas
penyaluran Transfer ke Daerah yang penyalurannya dilaksanakan di bawah instansi

vertikal DJPb; dan
d. DJPK bertindak sebagai UAP BUN.

2. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan dalam pencatatan transaksi yang terkait
pengelolaan transfer ke daerah antara lain terdiri dari:

a. dokumen anggaran, seperti: DIPA dan Revisi;

b. dokumen pengeluaran, seperti: SPP, SPM, dan SP2D.
c. dokumen pendapatan/pengembalian: SPP, SPM, SP2D, SSPB, SSBP, dan bukti

setor lainnya yang sah;
d. memo penyesuaian; dan

e. dokumen pendukung lainnya.
3. Proses Akuntansi

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah diterapkan untuk

melakukan proses akuntansi atas transaksi Transfer ke Daerah. Transfer ke Daerah
adalah bagian dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi

fiskal. Secara arus keuangan, Transfer ke Daerah merupakan pengeluaran uang dari
Entitas Pelaporan ke Entitas Pelaporan lain, dalam hal ini yaitu pemerintah pusat ke

pemerintah daerah.
Transfer ke Daerah, terdiri atas:

a. Dana Perimbangan, meliputi: Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) serta Dana

Transfer Khusus;
b. Dana Insentif Daerah (DID); dan

c. Dana Otonomi Khusus;

d. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
e. Dana Desa

DBH terdiri atas:
a. DBH Pajak, meliputi: PBB, PPh Pasal 21, PPh WPOPDN, dan CHT; dan

b. DBH SDA, meliputi: Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi,
Pertambangan Umum/Mineral dan Batubara, Kehutanan, dan Perikanan.

24