Page 29 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

disampaikan kepada DJPb c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan disertai dengan pernyataan
tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan

Keuangan selaku penanggungjawab UAP BUN pengelolaan transfer ke daerah.
Ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan pengelolaan transfer ke

daerah dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN diatur
dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

H. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA SUBSIDI

(SABS)
1. Unit Akuntansi

SABS dilaksanakan oleh DJA selaku unit eselon I yang melaksanakan kewenangan
Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Belanja Subsidi. Di samping itu, dalam

implementasi terdapat beberapa Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain yang

ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Dalam rangka pelaksanaan SABS
dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas:

a. UAKPA BUN dilaksanakan oleh Satker pada Kementerian Negara/Lembaga yang
mendapat penugasan dalam penyaluran Belanja Subsidi;

b. UAPPA BUN dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga yang mendapat

penugasan dalam penyaluran Belanja Subsidi; dan
c. UAP BUN dilaksanakan oleh DJA.

2. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yang digunakan dalam pencatatan transaksi yang terkait

pengelolaan belanja subsidi antara lain terdiri dari:

a. dokumen anggaran, seperti: DIPA dan DIPA Revisi;
b. dokumen komitmen, seperti: kuitansi, Surat Perintah Bayar (SPBy), Surat Perintah

Kerja (SPK), dan Surat Perjanjian (SP);
c. dokumen pengeluaran, seperti: SPP, SPM, dan SP2D;

d. dokumen penerimaan, seperti: SSBP, SSPB, dan bukti setor lainnya yang sah;
e. memo penyesuaian; dan

f. dokumen pendukung lainnya.

3. Proses Akuntansi
Transaksi pengelolaan belanja subsidi terdiri atas:

a. beban subsidi dan realisasi anggaran belanja subsidi;

26