Page 32 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja lain-lain

dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

J. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSAKSI KHUSUS
(SATK)

1. Unit Akuntansi

Akuntansi Transaksi khusus dilaksanakan oleh unit-unit eselon 1 di lingkup
Kementerian Keuangan yang diberikan kewenangan oleh Menteri Keuangan. Dalam

rangka pelaksanaan SATK, dibentuk unit akuntansi sebagai berikut:
a. Unit Akuntansi Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi

Khusus (UAKP BUN TK);
b. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara Transaksi Khusus (UAP BUN

TK);

c. Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara
Transaksi Khusus (UAKKPA BUN TK) sepanjang dalam satu jenis transaksi

khusus memiliki lebih dari satu UAKPA BUN TK; dan
d. Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara Transaksi

Khusus (UAKPA BUN TK).

2. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yang digunakan dalam pencatatan transaksi yang terkait

pengelolaan transaksi khusus antara lain terdiri dari:
a. dokumen anggaran; seperti: DIPA dan DIPA Revisi;

b. dokumen komitmen, seperti: kuitansi, Surat Perintah Bayar (SPBy), Surat Perintah

Kerja (SPK), dan Surat Perjanjian (SP);
c. dokumen pengeluaran; seperti: SPM/SP2D;

d. dokumen penerimaan; seperti: SSBP, SSPB, dan bukti setor lainnya yang sah;
e. memo penyesuaian; dan

f. dokumen pendukung lainnya.
3. Proses Akuntansi

SATK diterapkan untuk menangani transaksi yang bersifat khusus yang dilakukan

oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara yang tidak dapat
dikelompokkan ke dalam subsistem SABUN lainnya. SATK diterapkan untuk

menangani transaksi, antara lain seperti:

29