Page 36 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Poin-Poin Penting

 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara

(SABUN) adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai

dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan
posisi keuangan, dan operasi keuangan yang dilaksanakan oleh Menteri

Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran bagian anggaran BUN.

 BUN dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu BUN sebagai pengelola uang
negara dan BUN sebagai Pengguna Anggaran bagian anggaran

BUN/pengelola transaksi BUN lainnya.
 SiAP diselenggarakan oleh BUN selaku pengelola uang negara, sedangkan

SABUN di luar SiAP diselenggarakan oleh BUN selaku Pengguna Anggaran
bagian anggaran BUN/pengelola transaksi BUN lainnya.

 Dalam pelaksanaan SABUN, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk Unit

Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) dibantu dengan Unit Akuntansi
Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP BUN) yang terdiri dari:

1. UAP BUN AP, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan

(DJPb);
2. UAP BUN pengelolaan pemberian pinjaman, dilaksanakan oleh DJPb;

3. UAP BUN pengelolaan investasi Pemerintah, dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (DJKN);

4. UAP BUN pengelolaan utang Pemerintah, dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR);

5. UAP BUN pengelolaan hibah, dilaksanakan oleh DJPPR;

6. UAP BUN pengelolaan transfer ke daerah, dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK);

7. UAP BUN pengelolaan belanja subsidi, dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Anggaran (DJA);
8. UAP BUN pengelolaan belanja lain-lain, dilaksanakan oleh DJA;

33