Page 39 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Sedangkan Unit Akuntansi dan Pelaporan BMN, terdiri dari:

1. Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) yang berada pada
tingkat Satker, termasuk SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi

(UAKPB Dekonsentrasi), SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan
(UAKPB Tugas Pembantuan) dan SKPD yang mendapatkan alokasi Dana Urusan

Bersama (UAKPB Urusan Bersama);
2. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) yang

berada pada tingkat wilayah, termasuk UAPPB-W Dekonsentrasi, UAPPB-W Tugas

Pembantuan, dan UAPPB-W Urusan Bersama;
3. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselon 1 (UAPPB -El) yang

berada pada tingkat eselon 1; dan

4. Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB) yang berada pada tingkat
Kementerian Negara/Lembaga.

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan secara berjenjang dari mulai
UAKPA, UAPPA-W, UAPPA-El, sampai dengan UAPA, maupun Unit Akuntansi

Pelaporan BMN tidak secara mutlak diterapkan untuk masing-masing Kementerian
Negara/Lembaga. Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan tersebut, harus disesuaikan

dengan karakteristik masing masing Kementerian Negara/Lembaga khususnya dengan

memperhatikan struktur organisasi Kementerian Negara/Lembaga.
Pada tingkat wilayah, untuk Kementerian Negara/Lembaga yang tidak memiliki

kantor wilayah, dapat menunjuk salah satu Satker sebagai UAPPA-W /UAPPB-W.
Pembentukan UAPPA-W /UAPPB-W tidak wajib dalam hal:

1. Kementerian Negara/Lembaga hanya terdiri dari Satker Pusat; dan
2. Kementerian Negara/Lembaga yang dalam satu wilayah hanya terdapat 1 (satu) Satker

untuk setiap Eselon I.

Untuk Kementerian Negara/Lembaga yang tidak wajib membentuk UAPPA-W
sebagaimana di atas, jenjang pelaporannya dari UAKPA langsung ke UAPPA-El.

B. HUBUNGAN UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DENGAN
UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BARANG PADA

STRUKTUR ORGANISASI KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Mengingat pentingnya pembentukan unit akuntansi dan pelaporan, maka Kementerian
Negara/Lembaga wajib menetapkan unit akuntansi dan pelaporan keuangan serta unit

akuntansi dan pelaporan barang pada level unit akuntansi dan pelaporan instansi. Hal ini

36