Page 30 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

b. piutang belanja subsidi; dan

c. kewajiban belanja subsidi.
4. Jenis dan Periode Pelaporan

a. Laporan Keuangan yang disusun UAKPA BUN pengelolaan belanja subsidi terdiri
dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan/atau CaLK. Laporan Keuangan tersebut

disampaikan kepada UAPPA BUN setiap semesteran dan tahunan disertai dengan
pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

BUN pengelolaan belanja subsidi.

b. Laporan Keuangan yang disusun UAPPA BUN pengelolaan belanja belanja
subsidi terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan/atau CaLK. Laporan Keuangan

tersebut disampaikan kepada UAP BUN setiap semesteran dan tahunan disertai

dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Menteri/Kepala
Lembaga.

c. Laporan Keuangan yang disusun UAP BUN pengelolaan belanja belanja subsidi
terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan/atau CaLK. Laporan Keuangan tersebut

disampaikan kepada DJPb c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan disertai dengan pernyataan

tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Anggaran selaku

Penanggungjawab UAP BUN pengelolaan belanja belanja subsidi.
Ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan belanja subsidi dan

tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

I. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BELANJA LAIN-LAIN

(SABL)
1. Unit Akuntansi

SABL dilaksanakan oleh DJA selaku unit eselon I yang melaksanakan kewenangan
Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Belanja Lain-Lain. Di samping itu,

dalam implementasi terdapat beberapa Kementerian Negara/Lembaga/Pihak Lain
yang ditunjuk sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

DJA merupakan UAP BUN pengelolaan belanja lain-lain. Dalam rangka

pelaksanaan SABL dibentuk UAKPA BUN, UAPPA-EI BUN, dan UAPA BUN
pengelolaan belanja lain-lain.

27