Page 26 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

d. dokumen lainnya, seperti: WA, SP2LN, Nota Debet Kredit, SP2LN, SP4HL, dan

rekening koran.
3. Proses Akuntansi

Dit.SMI selaku UAP BUN pengelolaan pemberian pinjaman memproses transaksi
pengelolaan pemberian pinjaman. Transaksi tersebut terdiri atas:

a. piutang pokok pemberian pinjaman;
b. realisasi anggaran pembiayaan dari kegiatan pemberian pinjaman; dan

c. pendapatan dan piutang non-pokok pemberian pinjaman.

4. Jenis dan Periode Pelaporan
a. Laporan Keuangan yang disusun UAKPA BUN pengelolaan pemberian pinjaman

terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Laporan Keuangan tersebut

disampaikan kepada UAP BUN setiap semesteran dan tahunan disertai dengan
pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran

BUN Pengelola Pemberian Pinjaman.
b. Laporan Keuangan yang disusun UAP BUN pengelola pemberian pinjaman terdiri

dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Laporan Keuangan tersebut disampaikan
kepada DJPb c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN

setiap semesteran dan tahunan disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang

ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku penanggungjawab
UAP BUN pengelolaan pemberian pinjaman.

Ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemberian
pinjaman dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN diatur

dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

G. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN TRANSFER KE
DAERAH (SATD)

1. Unit Akuntansi
Dalam rangka pelaksanaan SATD dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan

sebagai berikut:
a. Unit teknis eselon II di lingkungan DJPK bertindak sebagai UAKPA BUN atas

penyaluran Transfer ke Daerah yang menjadi kewenangannya sebagaimana diatur

dalam ketentuan perundang-undangan;

23