Page 22 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

D. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN HIBAH (SIKUBAH)

1. Unit Akuntansi
SIKUBAH dilaksanakan oleh DJPPR. Dalam rangka pelaksanaan SIKUBAH,

dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas:
a. DJPPR selaku UAP BUN pengelolaan hibah;

b. Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen (Dit. EAS), DJPPR selaku UAKPA
BUN pengelolaan hibah untuk transaksi Pendapatan Hibah dan Belanja/Beban atas

biaya yang timbul dari penarikan dana Hibah; dan

c. Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) selaku UAKPA
BUN untuk transaksi Belanja Hibah dan Beban Hibah kepada pemerintah

asing/lembaga asing.

Selain UAKPA BUN sehagaimana disebutkan di atas, Menteri Keuangan dapat
menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran pada unit eselon II di lingkungan Kementerian

Keuangan selaku UAKPA BUN Pengelolaan Pendapatan Hibah dan/atau Belanja
Hibah BUN.

2. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yang digunakan dalam pencatatan transaksi yang terkait

pengelolaan hibah antara lain terdiri dari:

a. DIPA dan DIPA Revisi;
b. DIPA Pengesahan;

c. Notice of Disbursement (NoD);
d. SPP/SPM/SP2D;

e. SPM/SP2D yang bersifat pengesahan dan nihil;
f. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL);

g. Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL);

h. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat
Berharga (SP3HL-BJS);

i. Memo Pencatatan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga (MPHL-BJS);

j. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah (SP4HL);
k. Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah (SP3HL);

l. Berita Acara Serah Terima (BAST);
m. Surat Pemyataan Telah Menerima Hibah (SPTMH);

n. SSPB/SSBP; dan
o. memo penyesuaian.

19