Page 17 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

d. DJPb selaku UAP BUN TK atas:

1) pengelola pembayaran belanja/beban pensiun, belanja/beban jaminan
layanan kesehatan, belanja/beban jaminan kesehatan menteri dan pejabat

tertentu, belanja/beban jaminan kesehatan utama, belanja/beban jaminan
kecelakaan kerja, belanja/beban jaminan kematian, belanja/beban program

tunjangan hari tua, belanja/beban pajak pertambahan nilai Real Time Gross
Settlement Bank Indonesia, belanja/beban selisih harga beras Badan Urusan

Logistik, dan pelaporan iuran dana pensiun;

2) pengelola pendapatan dan belanja/ beban dalam rangka pengelolaan kas
negara;

3) pengelola utang perhitungan fihak ketiga pegawai;

4) pendapatan dan beban untuk pengelolaan penerimaan negara;
5) pendapatan dan beban untuk keperluan layanan perbankan; dan

6) pendapatan dan beban untuk pengelolaan rekening valas pada Kuasa BUN
Daerah.

e. DJPPR selaku UAP BUN TK atas:
1) pengelola pembayaran dukungan kelayakan; dan

2) pengelola pengeluaran fasilitas penyiapan proyek.

f. DJPK selaku UAP BUN TK atas pengelola utang perhitungan fihak ketiga pajak
rokok.

10. UAP BUN Pelaporan Keuangan Badan Lainnya, dilaksanakan oleh DJPb; dan
11. UABUN untuk melakukan konsolidasi Laporan Keuangan BUN yang dilaksanakan

oleh Menteri Keuangan c.q. DJPb.

B. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT (SiAP)
1. Unit Akuntansi

SiAP dilaksanakan oleh DJPb. Dalam rangka pelaksanaan SiAP, dibentuk unit
akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas:

a. KPPN sebagai UAKBUN-Daerah, kecuali KPPN Khusus Investasi;
b. Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai UAKKBUN-Kanwil;

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit PKN), DJPb sebagai UAKBUN Pusat; dan

d. DJPb c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Dit APK) sebagai UAP
BUN AP.

14