Page 20 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

sebagai kelengkapan Laporan Keuangan dimaksud. Laporan Keuangan tersebut

disampaikan kepada UABUN setiap semesteran dan tahunan.
Ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pusat dan tata cara

penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN diatur dengan Peraturan
Menteri Keuangan tersendiri.

C. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN UTANG PEMERINTAH

(SAUP)
1. Unit Akuntansi

SAUP dilaksanakan oleh DJPPR. Dalam rangka pelaksanaan SAUP, dibentuk unit
akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas:

a. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen bertindak sebagai UAKPA BUN
pengelolaan utang Pemerintah; dan

b. DJPPR bertindak sebagai UAP BUN pengelolaan utang Pemerintah.

2. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yang digunakan dalam pencatatan transaksi yang terkait

pengelolaan utang Pemerintah antara lain terdiri dari:
a. dokumen alokasi anggaran: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan DIPA

Revisi;

b. dokumen pencatatan utang dan realisasi pembiayaan: Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), Surat Permintaan Membayar (SPM), SP2D, Surat Perintah

Pembukuan/Pengesahan (SP3), Surat Permintaan Penerbitan Aplikasi Penarikan
Dana (SPP APD), Notice of Disbursement (NoD), Warkat Pembebanan Rekening

(WPR), Keputusan Lelang Surat Berharga Negara (SEN), Surat permintaan

pemindahbukuan penerimaan penerbitan SEN, dan Bukti Penerimaan Negara
(BPN)/dokumen lain yang dipersamakan sebagai setoran ke Rekening Kas Negara;

c. memo penyesuaian; dan
d. dokumen pendukung lainnya, seperti: Perjanjian Pinjaman, Naskah Perubahan

Pinjaman, Aplikasi Penarikan Dana (APD)-Withdrawal Application (WA), Surat
Pembukaan Pinjaman Luar Negri (SP2LN) dan Surat Perintah Pembukuan

Penarikan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (SP4HLN), Nota Debet/Nota Kredit, Nota

Transfer/Nata Pembebanan, dan Rekening Koran.

17