Page 21 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

3. Proses Akuntansi

DJPPR selaku UAP BUN pengelolaan utang Pemerintah memproses data transaksi
utang, penerimaan pembiayaan, dan pengeluaran pembiayaan terkait utang

menggunakan sistem aplikasi terintegrasi yang terdiri atas transaksi sebagai berikut:
a. utang jangka panjang;

b. utang jangka pendek;
c. realisasi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan dari kegiatan utang

pemerintah;

d. beban bunga dan belanja bunga, serta beban utang lainnya dari kegiatan utang
pemerintah;

e. bunga diterima di muka atas transaksi penerbitan SBN;

f. diskonto, premium, dan amortisasi atas penerbitan SBN;
g. pembelian kembali sbn;

h. refund atas utangjangka panjang dari sumber pinjaman;
i. penerbitan SEN untuk realisasi pembiayaan awal tahun berikutnya; dan

j. lindung nilai.
4. Jenis dan Periode Pelaporan

a. Laporan Keuangan yang disusun oleh UAKPA BUN pengelolaan utang

Pemerintah terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Laporan Keuangan
tersebut disampaikan kepada UAP BUN setiap semesteran dan tahunan disertai

dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna
Anggaran BUN pengelolaan utang Pemerintah.

b. Laporan Keuangan yang disusun oleh UAP BUN pengelolaan utang Pemerintah
terdiri dari LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Laporan Keuangan tersebut

disampaikan kepada kepada DJPb c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan disertai dengan
pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku penanggungjawab UAP BUN

pengelolaan utang Pemerintah.
Ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan utang pemerintah

dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

18