Page 18 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 18

KPPN Khusus  Investasi  dikecualikan  sebagai  UAKBUN-Daerah karena KPPN

                       Khusus Investasi bertanggung  jawab kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi.
                    2.  Dokumen Sumber

                           Dokumen Sumber yang diproses oleh unit akuntansi pada SiAP antara lain sebagai
                       berikut:

                        a.  Surat  Perintah  Pencairan Dana (SP2D),  Surat Perintah  Pengesahan Pembukuan
                           (SP3),  Surat  Pengesahan  Hibah  Langsung  (SPHL),  Surat  Pengesahan

                           Pengembalian  Pendapatan  Hibah  Langsung  (SP3HL),  Surat  Pengesahan

                           Pendapatan  dan  Belanja  Badan  Layanan  Umum  (SP2B-BLU),  Nota  Debet,
                           Kiriman  Uang (KU)-Keluar,  Wesel Pemerintah,  Warkat Pembebanan Rekening,

                           dan bukti  pendukung  lainnya.

                        b.  Surat  Setoran  Pajak  (SSP),  Surat  Setoran  Bukan  Pajak  (SSBP),  Surat  Setoran
                           Pengembalian Belanja (SSPB), Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC), Nota Kredit,

                           KU-Masuk, bukti  setor elektronis,  dan dokumen  pendukung  lainnya.
                        c.  Memo Penyesuaian dan dokumen  lainnya  yang sah.

                    3.  Proses Akuntansi
                           Prosedur pemrosesan  data akuntansi  dilakukan  secara berjenjang  menggunakan

                       aplikasi  SPAN, dimulai  dari:

                        a.  KPPN selaku UAKBUN-Daerah memproses:
                           1)  penerimaan dan pengeluaran  kas yang melalui  rekening Kuasa BUN Daerah;

                           2)  penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui  rekening Kuasa BUN Daerah
                               tetapi  menurut  ketentuan  perundang-undangan       yang  berlaku  harus

                               mendapatkan pengesahan dari KPPN;
                           3)  penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada SPM dengan potongan;  dan

                           4)  penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui  rekening Kuasa BUN Daerah

                               tetapi mempengaruhi  Neraca UAKBUN-Daerah.
                           Dalam rangka menjaga keandalan/validitas  data transaksi keuangan, KPPN selaku

                           UAKBUN-Daerah  melakukan  Rekonsiliasi  data  transaksi  keuangan  dengan

                           seluruh Satker di wilayah  kerjanya.
                        b.  Kanwil   Ditjen   Perbendaharaan  selaku     UAKKBUN-Kanwil  melakukan

                           penyusunan  Laporan Keuangan berdasarkan konsolidasi  Laporan Keuangan dari
                           seluruh KPPN di wilayah  kerjanya.

                        c.  Dit. PKN, DJPb selaku UAKBUN-Pusat memproses data transaksi penerimaan dan
                           pengeluaran  kas  melalui  rekening  Kuasa  BUN  Pusat,  serta  data  transaksi

                                                                                                       15
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23