Page 14 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Poin-Poin Penting

 Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP)
adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen

lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan

pada Pemerintah Pusat dalam rangka menghasilkan LKPP.

 SAPP wajib diselenggarakan oleh seluruh unit organisasi pada Pemerintah
Piusat, Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada Pemeirintah Daerah dalam

rangka pelaksanaan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan yang dananya berasal
dari APBN, dan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan pada pelaksanaan

Anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).

 Unit/entitas yang dikecualikan dari SAPP yaitu Pemerintah Daerah (yang
sumber dananya berasal dari APBD), BUMN/BUMD yang terdiri atas

perusahaan perseroan dan perusahaan umum, Badan Lainnya yang tidak menjadi

Satker/bagian Satker APBN, Bank Indonesia, OJK, dan lembaga lain yang tidak
menerapkan pengelolaan keuangan APBN.

 Karakteristik SAPP yaitu sistem pembukuan berpasangan, desentralisasi
pelaksanaan anggaran, bagan akun standar, dan pemisahan fungsi BUN dan

Pengguna Anggaran.

 SAPP terdiri atas: (1) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bendahara Umum Negara (SABUN), (2) Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Instansi (SAI).
 SABUN terdiri dari beberapa subsistem:

1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP);

2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP);
3. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH);

4. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP);

5. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian
Pinjaman (SAPPP);

11