Page 11 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

3) Unit Akuntansi Koordinator Pembantu Bendahara Umum Negara (UAKP

BUN);
4) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara

Tingkat Pusat (UAKBUN-Pusat);
5) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Bendahara

Umum Negara Tingkat Kantor Wilayah (UAKKBUN Wilayah);
6) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara

Tingkat Daerah/KPPN (UAKBUN-Daerah/KPPN);

7) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran
Eselon I Bendahara Umum Negara (UAPPA-El BUN);

8) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa Pengguna

Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKKPA BUN);
9) Unit Akuntansi Investasi Pemerintah (UAIP); dan

10) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN).

Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan lingkup BUN dapat
disesuaikan dengan karakteristik entitas.

b. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI)

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) dilaksanakan pada
Kementerian Negara/Lembaga dengan memproses data keuangan untuk

menghasilkan Laporan Keuangan. Dalam pelaksanaan SAI, Kementerian
Negara/Lembaga membentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan dan unit

akuntansi dan pelaporan Barang Milik Negara (BMN). Pembentukan unit
dimaksud ditetapkan melalui Surat Keputusan dan dapat berlaku lintas tahun.

Dalam hal tidak ada perubahan SK maka unit akuntansi yang telah ditetapkan

dinyatakan tetap berlaku, namun dalam hal mengalami perubahan unit akuntansi,
diterbitkan Surat Keputusan yang baru dan/ atau perubahannya. Unit akuntansi dan

pelaporan keuangan pada SAI, terdiri dari:

1) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengguna Anggaran (UAPA);
2) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran-

Eselon I (UAPPA-El);
3) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Pengguna Anggaran-

Wilayah (UAPPA-W); dan

8