Page 7 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Di samping hal tersebut di atas, PMK mengenai SAPP juga tidak mengatur mengenai

Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Sistem Statistik Keuangan
Pemerintah.

D. KARAKTERISTIK
1. Tujuan SAPP

SAPP bertujuan untuk:

a. menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang anggaran dan
realisasi yang menginformasikan aktivitas keuangan Pemerintah Pusat, baik

secara nasional maupun instansi;
b. menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan suatu

instansi dan Pemerintah Pusat secara keseluruhan;
c. menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan,

pengendalian kegiatan dan keuangan pemerintah secara efisien;

d. menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk tujuan akuntabilitas dan
menilai kinerja keuangan pemerintah;

e. menjaga aset Pemerintah Pusat melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan
transaksi keuangan yang konsisten sesuai dengan standar, kebijakan akuntansi dan

praktik akuntansi yang diterima secara umum; dan

f. menyeragamkan sistem akuntansi yang digunakan di lingkungan Pemerintah
Pusat sehingga informasi yang dihasilkan dapat diyakini oleh pengguna bahwa

Laporan Keuangan telah dihasilkan dari standar dan kebijakan akuntansi yang
sesuai.

2. Asumsi Dasar yang digunakan

SAPP disusun dengan mengacu pada asumsi dasar yang terdapat dalam Kerangka
Konseptual SAP yaitu:

a. Kemandirian Entitas
Setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai

kewajiban untuk menyajikan Laporan Keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan
antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan.

b. Kesinambungan Entitas

Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa Entitas Pelaporan akan
berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak

bermaksud melakukan likuidasi atas Entitas Pelaporan dalam jangka pendek.

4