Page 4 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara sebagaimana
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara maka perlu

dibuat suatu mekanisme dan peraturan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP). Berikut beberapa peraturan perundang-
undangan yang menjadi landasan dalam menyusun SAPP yaitu:

1. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU
17/2003) menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan kekuasaan atas pengelolaan

fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas antara lain menyusun Laporan Keuangan

yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN).

2. Pasal 9 UU 17/2003 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai
Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Kementerian Negara/Lembaga yang

dipimpinnya mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan

Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.
3. Pasal 30 ayat (2) UU 17/2003 menyatakan bahwa Presiden menyampaikan Rancangan

Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN kepada DPR
berupa Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan

Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan Laporan
Keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.

4. Pasal 7 ayat (2) huruf o Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara (UU 1/2004) menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara berwenang menetapkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

5. Pasal 51 ayat (1) UU 1/2004 menyatakan bahwa Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi

pembiayaan dan perhitungannya.
6. Pasal 51 ayat (2) UU 1/2004 menyatakan bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala

Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan
akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi

pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggungjawabnya.

1