Page 5 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 5
7. Pasal 55 ayat (1) UU 1/2004 menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola
fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk disampaikan kepada
Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
8. Pasal 55 ayat (2) UU 1/2004 menyatakan bahwa dalam menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan
Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan dilampiri Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada
Kementerian Negara/Lembaga masing-masing.
9. Penjelasan Umum UU 1/2004 menyatakan bahwa agar informasi yang disampaikan
dalam Laporan Keuangan Pemerintah dapat memenuhi prinsip transparansi dan
akuntabilitas, perlu diselenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (SAPP) yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. SAPP
terdiri dari Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara
(SABUN) yang dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan Sistem Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian
Negara/Lembaga.
10. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa untuk mendukung keandalan Laporan
Keuangan pemerintah maka perlu diselenggarakan sistem pengendalian intern yang di
dalamnya mencakup proses Rekonsiliasi antara transaksi keuangan yang
diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA)
dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara.
B. MAKSUD
Modul SAPP ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk umum dalam
menyelenggarakan:
1. Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara atas transaksi
pendapatan, belanja, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada lingkup Bendahara
Umum Negara.
2. Proses Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi atas transaksi pendapatan, belanja,
beban, aset, kewajiban, dan ekuitas pada tingkat Satker, Wilayah, Eselon-I, Kantor
Pusat Kementerian Negara/Lembaga, termasuk SKPD penerima Dana
2
