Page 10 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

d. Pemisahan Fungsi BUN dan Pengguna Anggaran

Pemisahan fungsi Menteri Keuangan selaku BUN dan Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Anggaran mempengaruhi sistem akuntansi, tugas dan fungsi

penyusunan dan Laporan Keuangan yang dihasilkan.
5. Kerangka Umum SAPP

SAPP

SAI SABUN

SiAP SAUP SIKUBAH SAIP SAPPP SATD SABS SABL SATK SAPBL

SAPP terdiri atas:
a. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan Bendahara

Umum Negara (SABUN)
SABUN dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN dan Pengguna

Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN). SABUN terdiri

dari beberapa subsistem, yaitu:
1) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP);

2) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP);
3) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH);

4) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP);

5) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Pemberian Pinjaman
(SAPPP);

6) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah (SATD);
7) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS);

8) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain (SABL);

9) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK);
10) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya (SAPBL);

Dalam pelaksanaan SABUN, Kementerian Keuangan selaku BUN membentuk
Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara sebagai

berikut:
1) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Bendahara Umum Negara

(UABUN);

2) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pembantu Bendahara Umum Negara
(UAP BUN);

7