Page 12 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 12
4) Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran
(UAKPA).
Unit akuntansi dan pelaporan BMN pada SAI, terdiri dari:
1) Unit Akuntansi dan Pelaporan Pengguna Barang (UAPB);
2) Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Eselonl (UAPPB-
El);
3) Unit Akuntansi dan Pelaporan Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-
W); dan
4) Unit Akuntansi dan Pelaporan Kuasa Pengguna Barang (UAKPB).
Pembentukan Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan lingkup Kementerian
Negara/Lembaga dapat disesuaikan dengan karakteristik entitas.
E. SIKLUS AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP) merupakan
prosedur dalam siklus akuntansi yang dilaksanakan pada lingkup Pemerintah Pusat
(Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara) yang dalam
pelaksanaannya memproses transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas, transaksi
pembiayaan, dan transaksi lainnya untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) yang dapat bermanfaat bagi pengguna Laporan Keuangan. LKPP disusun
berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL)
dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Penyusunan LKPP tersebut,
pada prinsipnya tetap mengacu pada SAP dan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.
Dalam rangka penyelenggaraan SAPP, maka untuk menghasilkan Laporan Keuangan
dilaksanakan melalui siklus akuntansi sebagai berikut:
1. Identifikasi dan Analisis Transaksi/Dokumen Sumber
Proses akuntansi diawali dengan identifikasi dan verifikasi apakah terdapat peristiwa
ekonomi yang memenuhi kategori transaksi berdasarkan Dokumen Sumber yang ada.
Proses ini juga menentukan apakah suatu transaksi dapat diakui, diukur, disajikan dan/
atau diungkapkan.
2. Pencatatan Transaksi dalam Jurnal
Melakukan perekaman/input data atas informasi transaksi ke dalam akun dalam
bentuk jurnal berdasarkan Dokumen Sumber. Jurnal transaksi adalah media
pencatatan transaksi keuangan yang tersusun secara sistematis dengan menggunakan
klasifikasi kelompok akun dalam Bagan Akun Standar pemerintah.
9