Page 16 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

BAB II
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
BENDAHARA UMUM NEGARA

A. GAMBARAN UMUM SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

BENDAHARA UMUM NEGARA (SABUN)

SABUN menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).
BUN dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu BUN sebagai pengelola uang negara dan

BUN sebagai Pengguna Anggaran bagian anggaran BUN/pengelola transaksi BUN
lainnya. SiAP diselenggarakan oleh BUN selaku pengelola uang negara, sedangkan

SABUN di luar SiAP diselenggarakan oleh BUN selaku Pengguna Anggaran bagian
anggaran BUN/pengelola transaksi BUN lainnya.

Dalam pelaksanaan SABUN, Menteri Keuangan selaku BUN membentuk Unit

Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) dibantu dengan Unit Akuntansi Pembantu
Bendahara Umum Negara (UAP BUN) yang terdiri dari:

1. UAP BUN AP, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb);
2. UAP BUN pengelolaan pemberian pinjaman, dilaksanakan oleh DJPb;

3. UAP BUN pengelolaan investasi Pemerintah, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal

Kekayaan Negara (DJKN);
4. UAP BUN pengelolaan utang Pemerintah, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal

Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR);
5. UAP BUN pengelolaan hibah, dilaksanakan oleh DJPPR;

6. UAP BUN pengelolaan transfer ke daerah, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal

Perimbangan Keuangan (DJPK);
7. UAP BUN pengelolaan belanja subsidi, dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal

Anggaran (DJA);
8. UAP BUN pengelolaan belanja lain-lain, dilaksanakan oleh DJA;

9. UAP BUN-TK (Transaksi Khusus), dilaksanakan antara lain oleh:
a. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) selaku UAP BUN TK pengelola pengeluaran

keperluan hubungan internasional;

b. DJA selaku UAP BUN TK pengelola penerimaan negara bukan pajak yang
dikelola DJA;

c. DJKN selaku UAP BUN pengelola aset yang berada dalam pengelolaan DJKN;

dan

13