Page 6 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 6

Dekonsentrasi/Dana  Tugas Pembantuan/Dana  Urusan Bersama, dan Badan Layanan

                       Umum.
                    3.  Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Barang Milik  Negara

                       sebagai wujud pertanggungjawaban  pengelolaan  keuangan negara.
                    4.  Rekonsiliasi  yang  merupakan  proses  pencocokan  data  transaksi  keuangan  yang

                       diproses  dengan  beberapa  sistem/subsistem  yang  berbeda  berdasarkan  Dokumen
                       Sumber yang sama.

                    5.  Pengendalian  Intern  atas  Pelaporan  Keuangan  (PIPK)  dan  Reviu  atas  Laporan

                       Keuangan yang dilaksanakan  pada lingkup  Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara
                       Umum Negara, dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

                    6.  Pelaporan kinerja sebagai dukungan  dalam pelaporan keuangan Pemerintah Pusat.


                C.  RUANG LINGKUP
                         Peraturan Menteri  ini  mengatur  mengenai  SAPP dalam  rangka menghasilkan  dan

                    melaporkan  Laporan  Keuangan Pemerintah  Pusat (LKPP). Meskipun  tujuan  akhir  dari
                    SAPP dalam rangka menghasilkan  dan melaporkan LKPP, namun dalam SAPP juga diatur

                    Laporan  Keuangan  Bendahara  Umum  Negara  (LKBUN)  dan  Laporan  Keuangan
                    Kementerian/Lembaga  (LKKL)  yang  dilaporkan  secara  berjenjang  dari  mulai  unit

                    akuntansi  paling  rendah. SAPP dikembangkan  sesuai  dengan  ketentuan  dalam  Standar

                    Akuntansi  Pemerintahan  (SAP) dan kebijakan  akuntansi.  Peraturan Menteri  ini  berlaku
                    untuk  seluruh  unit  organisasi  pada  Pemerintah  Pusat dan  Instansi  Pemerintah  Daerah

                    selaku  Unit  Akuntansi  dalam  rangka  pelaksanaan  Dekonsentrasi,  Tugas  Pembantuan,
                    dan/atau Urusan Bersama yang dananya bersumber dari APBN serta pelaksanaan anggaran

                    Bendahara Umum Negara (BUN).

                         Tidak termasuk dalam ruang lingkup  Peraturan Menteri ini adalah:
                    1.  Pemerintah Daerah (yang sumber dananya berasal dari APBD);

                    2.  Badan  Usaha Milik  Negara (BUMN)/Badan  Usaha Milik  Daerah (BUMD),  yang
                        terdiri atas:

                         a.  Perusahaan Perseroan; dan
                         b.  Perusahaan Umum.

                    3.  Badan Lainnya yang tidak menjadi  Satker/bagian Satker APBN; dan

                    4.  Bank  Indonesia,  OJK  dan  Lembaga  lain  yang  tidak  menerapkan  pengelolaan
                        keuangan APBN.





                                                                                                         3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11