Page 23 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

3. Proses Akuntansi

DJPPR selaku UAP BUN pengelolaan hibah memproses data transaksi hibah
menggunakan sistem aplikasi terintegrasi yang terdiri atas transaksi sebagai berikut:

a. pengelolaan pendapatan hibah; dan
b. pengelolaan belanja hibah dan beban hibah BUN kepada pemerintah

asing/lembaga asing.
4. Jenis dan Periode Pelaporan

a. Laporan Keuangan yang disusun oleh UAKPA BUN pengelolaan hibah terdiri dari

LRA, LO, LPE, Neraca, dan/atau CaLK. Laporan Keuangan tersebut disampaikan
kepada UAP BUN setiap semesteran dan tahunan disertai dengan pernyataan

tanggung jawab yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran BUN

Pengelola Hibah.
b. Laporan Keuangan pada Tingkat UAP BUN pengelola hibah terdiri dari LRA, LO,

LPE, Neraca, dan/atau CaLK. Laporan Keuangan tersebut disampaikan kepada
DJPb c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan selaku UABUN setiap

semesteran dan tahunan disertai dengan pernyataan tanggungjawab yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Risiko dan Pembiayaan selaku

penanggungjawab UAP BUN pengelolaan hibah. Ketentuan mengenai sistem

akuntansi dan pelaporan keuangan hibah dan tata cara penyusunan dan
penyampaian Laporan Keuangan BUN diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan

tersendiri.

E. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN INVESTASI

PEMERINTAH (SAIP)

1. Unit Akuntansi
SAIP dilaksanakan oleh unit yang menjalankan penatausahaan dan pelaporan

investasi pemerintah jangka panjang. dalam hal ini DJKN sebagai UAP BUN
pengelolaan investasi Pemerintah. Dalam rangka pelaksanaan SAIP, dibentuk unit

akuntansi dan pelaporan keuangan yang terdiri atas:
a. DJKN selaku UAP BUN;

b. Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN selaku UAIP; dan

c. Unit-unit yang ditetapkan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran BUN pengelolaan
investasi Pemerintah.

20