Page 25 - Ringkasan PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
P. 25
Direktorat Kekayaan Negara dipisahkan (DJKN) perlu dilampiri Ikhtisar Laporan
Keuangan Perusahaan Negara (LKPN) dan LKPN.
b. Laporan Keuangan yang disusun oleh UAIP pengelolaan investasi Pemerintah
terdiri dari LO, LPE, Neraca, dan CaLK dengan dilampiri Ikhtisar Laporan
Keuangan Penyertaan Negara (ILKPN) kepada UAP BUN setiap semesteran dan
tahunan disertai dengan pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh
Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan, DJKN selaku penanggungjawab UAIP
pengelolaan investasi Pemerintah.
c. Laporan Keuangan pada yang disusun UAP BUN pengelola investasi Pemerintah
terdiri dari (LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK. Laporan Keuangan tersebut
disampaikan kepada DJPb c.q. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
selaku UABUN setiap semesteran dan tahunan disertai dengan pernyataan
tanggung jawab yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Kekayaan Negara
selaku penanggungjawab UAP BUN pengelolaan investasi Pemerintah.
Ketentuan mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan investasi
Pemerintah dan tata cara penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan BUN
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.
F. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENGELOLAAN
PEMBERIAN PINJAMAN (SAPPP)
1. Unit Akuntansi
SAPPP dilaksanakan oleh DJPb c.q. Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit.
SMI) selaku UAP BUN pengelolaan pemberian pinjaman. Dalam rangka pelaksanaan
SAPPP dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:
a. Dit. SMI bertindak sebagai UAKPA BUN; dan
b. DJPb c.q. Dit. SMI bertindak sebagai UAP BUN.
2. Dokumen Sumber
Dokumen Sumber yang digunakan dalam pencatatan transaksi yang terkait
pengelolaan pemberian pinjaman antara lain terdiri dari:
a. dokumen alokasi anggaran, contoh: DIPA dan DIPA Revisi;
b. dokumen pencatatan piutang/ realisasi pembiayaan: SPP, SPM, SP2D, SP3, SPP
APD, NoD, dan SSBP/bukti setor ke kas negara lainnya;
c. memo penyesuaian; dan
22
