Page 190 - Buku 9

Tabel 4.1
Kedudukan dan fungsi BPD menurut
UU 32/2004 dan UU 6/2014

No Komponen UU No. 32/2004 UU No. 6/2014
Definisi BPD Lembaga yang merupa- Lembaga yang melaksanakan
kan perwujudan demokra- fungsi pemerintahan yang
si dalam penyelenggaraan anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan ket-
pemerintahan desa erwakilan wilayah dan ditetapkan
sebagai unsur penye- secara demokratis
lenggara

pemerintahan desa
Kedudukan BPD Sebagai unsur penyeleng- Sebagai lembaga desa yang
gara pemerintahan desa. terlibat melaksanakan fungsi
BPD berwenang dan ikut pemerintahan, tetapi tidak secara
mengatur dan mengurus penuh ikut mengatur dan mengu-
desa. rus desa.
Fungsi hukum Fungsi hukum/legis- Fungsi hukum/legislasi lemah:
lasi kuat: Menetapkan Membahas dan menyepakati Ran-
peraturan desa bersama cangan Peraturan Desa bersama
Kepala Desa Kepala Desa,
Fungsi politik BPD sebagai kanal (pen- • menampung dan menyal-
yambung) aspirasi mas- urkan aspirasi masyarakat
yarakat dan melakukan Desa;
pengawasan terhadap • melakukan pengawasan
pelaksanaan Peraturan kinerja Kepala Desa
Desa (Perdes) dan Pera- • Menyelenggarakan musy-
turan Kepala Desa awarah desa

Posisi baru BPD itu akan menimbulkan beberapa kemu-
ngkinan plus minus relasi antara kepala desa, BPD dan mas-
yarakat. Pertama, fungsi politik BPD yang menguat akan
memperkuat kontrol dan legitimasi kekuasaan kepala desa.
Pada saat yang sama musyawarah desa akan menciptakan
kebersamaan (kolektivitas) antara pemerintah desa, BPD,
lembaga kemasyarakatan dan unsur-unsur masyarakat un-

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 189