Page 189 - Buku 9

Kepala Desa serta menyelenggarakan musyawarah desa. Ini
berarti bahwa eksklusi BPD dan pelemahan fungsi hukum
BPD digantikan dengan penguatan fungsi politik (represen-
tasi, kontrol dan deliberasi).

Secara politik musyawarah desa merupakan extend-
ed BPD. Pada UU No. 6/2014 tentang Desa, dalam Pasal
1 (ayat 5) disebutkan bahwa Musyawarah Desa atau yang
disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur mas-
yarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan
Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Penger-
tian tersebut memberi makna betapa pentingnya kedudukan
BPD untuk melaksanakan fungsi pemerintahan, terutama
mengawal berlangsungnya forum permusyawaratan dalam
musyawarah desa. Kondisi ini yang kemudian dipertegas
dalam Undang-Undang Desa di Bagian Keenam, Pasal 54
(ayat 2), hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud
meliputi: a) Penataan Desa; b) Perencanaan Desa; c) Kerja
sama Desa; d) Rencana investasi yang masuk ke Desa; e)
Pembentukan BUM Desa; f) Penambahan dan pelepasan
Aset Desa; dan g) Kejadian luar biasa.

188 REGULASI BARU,DESA BARU