Page 200 - Buku 9
P. 200
desa meliputi: (a) Meningkatkan kapasitas, efektivitas dan
akuntabilitas pemerintahan desa dan pembangunan Desa;
(b) Meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi
masyarakat Desa dalam pembangunan desa yang partisipa-
tif; (c) Meningkatkan sinergi program pembangunan Desa
antarsektor; dan (d) Mengoptimalkan aset lokal desa secara
emansipatoris.
Pendampingan desa mencakup pengembangan
kapasitas teknokratis dan pendidikan politik. Kap-
asitas teknokratis mencakup pengembangan pengetahuan
dan keterampilan terhadap para pelaku desa dalam hal
pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, ad-
ministrasi, sistem informasi dan sebagainya. Pendidikan
politik berorientasi pada penguatan active and critical cit-
izen, yakni warga yang aktif, kritis, peduli, berdaulat dan
bermartabat. Hal ini antara lain merupakan kaderisasi
yang melahirkan kader-kader lokal militan sebagai peng-
gerak pembangunan desa dan demokratisasi. Kaderisasi ti-
dak identik dengan pendidikan dan pelatihan, namun juga
membuka ruang-ruang publik politik dan mengakses pada
forum musyawarah desa, yang membicarakan dan mem-
perjuangkan kepentingan warga. Kepemimpinan lokal yang
berbasis masyarakat, demokratis dan visioner bisa dilahir-
kan melalui kaderisasi ini, sekaligus emansipasi para kader
dalam kehidupan berdesa.
Pendampingan tidak boleh bersifat apolitik, teta-
pi harus berorientasi politik. Pendampingan apolitik
hadir dalam bentuk pengembangan kapasitas teknokratis
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 199
