Page 8 - Buku Ajar Perpajakan ( PPh Pasal 21 )_Neat
P. 8
DASAR HUKUM
• Pajak Penghasilan (PPh)
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh)
merupakan dasar hukum utama pengenaan pajak penghasilan di Indonesia. UU PPh
memiliki tujuan untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil, efektif, dan
transparan serta mendukung pembangunan ekonomi nasional.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan peraturan-
peraturan pelaksanaannya adalah dasar hukum utama yang mengatur seluruh aspek
perpajakan di Indonesia, termasuk PPh Pasal 21. Secara khusus, PPh Pasal 21 diatur dalam
Pasal 17 UU PPh dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh Pasal 21.
Pasal 17 UU PPh menyebutkan bahwa PPh Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang
dipungut oleh pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah atas penghasilan yang diterima
atau diperoleh oleh pegawai atau penerima pensiun. Sedangkan Peraturan Pemerintah
Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh Pasal 21 mengatur lebih rinci mengenai ketentuan
penghitungan dan pemotongan PPh Pasal 21.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh Pasal 21 memberikan
pedoman bagi pemberi kerja atau bendaharawan pemerintah dalam melakukan pemotongan
PPh Pasal 21. Di dalam peraturan ini, diatur mengenai pengertian penghasilan bruto, jenis-
jenis pengurangan penghasilan bruto, tarif PPh Pasal 21, besarnya PTKP, serta kewajiban
pelaporan dan pembayaran PPh Pasal 21.
Dengan demikian, UU PPh dan peraturan-peraturan pelaksanaannya menjadi dasar hukum
yang penting dalam pengaturan PPh Pasal 21 di Indonesia, dan memuat ketentuan-
ketentuan yang berkaitan dengan penghitungan, pemotongan, dan pelaporan PPh Pasal 21.
• PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Pasal 21
Terdapat beberapa point penting dalam PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Pasal 21
yang perlu diketahui, yaitu dapat dijabarkan sebagai berikut:
▪ Pasal 4 ayat (1) huruf a UU PPh: Menetapkan bahwa penghasilan bruto yang
diterima wajib pajak dikenakan PPh Pasal 21.
▪ Pasal 17 UU PPh: Menjelaskan tentang objek pajak penghasilan yang dikenakan
PPh Pasal 21.
4
