Page 10 - Buku Ajar Perpajakan ( PPh Pasal 21 )_Neat

7. Bab VII Cukai (Pasal 14)

8. Bab VIII Ketentuan Peralihan (Pasal 15)

9. Bab IX Ketentuan Penutup (Pasal 16-19)

Dalam UU HPP pada Bab I menjelaskan bahwa UU HPP diselenggarakan
berdasarkan asas keadilan, kesederhanaan, efisiensi, kepastian hukum, kemanfaatan,

dan kepentingan nasional. UU HPP dibentuk dengan tujuan diantaranya meningkatkan
pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan dan mendukung percepatan

pemulihan perekonomian, mewujudkan sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan
berkepastian hukum serta meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) UU HPP menjelaskan
penggunaan NIK sebagai NPWP Orang Pribadi dengan tujuan untuk

mengintegrasikan basis data kependudukan dengan sistem administrasi perpajakan

dan mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi melaksanakan pemenuhan hak dan
kewajiban perpajakan. Selain itu juga mengatur besaran sanksi pada saat pemeriksaan

dan sanksi dalam upaya hukum yang disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Sanksi Pemeriksaan dan Wajib Pajak Tidak Menyampaikan SPT/Membuat

Pembukuan

Uraian KUP lama UU HPP

Sanksi bunga per bulan: suku bunga acuan
PPh kurang dibayar
50% + uplift factor 20% (maks. 24 bulan)

Sanksi bunga per bulan: suku bunga acuan
PPh kurang dipotong
100% + uplift factor 20% (maks. 24 bulan)

PPh dipotong tetapi tidak

disetor
100% 75%

6