Page 14 - Buku Ajar Perpajakan ( PPh Pasal 21 )_Neat

3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas,

tetapi hanya mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau
pekerjaan bebas dalam rangka menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOTONG PAJAK

Hak Pemotong Pajak
Berikut ini hak-hak pemotong pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang

Pajak Penghasilan.
a. Pemotong Pajak yang terjadi kelebihan jumlah penyetoran PPh Pasal 21 karena jumlah PPh

Pasal 21 yang terutang dalam 1 (satu) tahun kurang dari jumlah PPh Pasal 21 yang telah

disetor, berhak untuk mengajukan permohonan pengembalian kelebihan jumlah tersebut
kepada Direktorat Jenderal Pajak. Permohonan pengembalian harus dilakukan selambat-

lambatnya pada bulan Februari tahun berikutnya setelah tahun pajak berakhir, dan harus
memenuhi persyaratan administratif serta melampirkan dokumen yang diperlukan.

Kelebihan jumlah tersebut dapat dikembalikan seluruhnya atau dipergunakan sebagai
pengurang jumlah PPh Pasal 21 yang harus disetor pada bulan-bulan berikutnya.

b. Pemotong Pajak memiliki hak untuk meminta perpanjangan waktu dalam penyampaian

Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Perpanjangan waktu ini
harus diminta sebelum jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

berakhir, dan harus memenuhi persyaratan administratif yang berlaku. Permohonan

perpanjangan waktu dapat diajukan secara tertulis dan disampaikan kepada Kantor
Pelayanan Pajak yang berwenang. Namun, walaupun telah diperpanjang, pemotong pajak

tetap harus membayar jumlah PPh Pasal 21 yang terutang pada tanggal jatuh tempo yang
telah ditetapkan. Hal ini harus diingat oleh pemotong pajak agar tidak terkena sanksi

administrasi maupun sanksi pidana jika terlambat membayar atau tidak membayar sama
sekali.

c. Pemotong Pajak memiliki hak untuk mengajukan keberatan jika tidak setuju dengan

keputusan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan PPh Pasal 21.
Proses pengajuan keberatan dilakukan dengan menyampaikan surat keberatan ke kantor

pajak yang bersangkutan dalam jangka waktu 3 bulan sejak diterimanya surat

10