Page 15 - Buku Ajar Perpajakan ( PPh Pasal 21 )_Neat

pemberitahuan hasil pemeriksaan atau keputusan lain yang menjadi dasar keberatan. Jika

keberatan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka Pemotong Pajak
dapat mengajukan permohonan banding ke Badan Peradilan Pajak dalam jangka waktu 3

bulan sejak diterimanya surat keputusan terakhir dari Direktorat Jenderal Pajak. Dalam
proses ini, Pemotong Pajak harus memenuhi persyaratan dan tata cara yang ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kewajiban Pemotong Pajak

Berikut ini kewajiban pemotong pajak menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Pajak Penghasilan.

a. Setiap Pemotong pajak wajib mendaftarkan diri ke KPP (Kantor Pelayanan Pajak atau
Kantor Penyuluhan Pajak) setempat.

b. Menerbitkan Surat Pemberitahuan (SPT) PPh Pasal 21. Pemotong pajak wajib menerbitkan
SPT PPh Pasal 21 yang berisi informasi mengenai pajak yang dipotong, baik atas

penghasilan pegawai tetap maupun tidak tetap. SPT ini harus disampaikan ke kantor pajak

paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pemotongan.
c. Menyampaikan Laporan Pemotongan Pajak (LPP) Selain SPT PPh Pasal 21 dalam bentuk

format elektronik. LPP ini berisi informasi tentang nama dan NPWP penerima penghasilan,

besaran penghasilan bruto, besaran pajak yang dipotong, dan lain sebagainya. LPP harus
disampaikan setiap bulan, paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa

pemotongan.
d. Menyimpan Bukti Potong Pajak Pemotong pajak wajib menyimpan bukti potong pajak

selama 5 tahun sejak tanggal SPT PPh Pasal 21 disampaikan. Bukti potong pajak meliputi
Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah ditandatangani oleh penerima

penghasilan, atau surat pernyataan penerima penghasilan yang menyatakan bahwa

penghasilannya tidak termasuk dalam penghasilan yang dikenai pajak.
e. Melakukan Pelaporan SPT Tahunan Selain SPT PPh Pasal 21 dan LPP, pemotong pajak

juga wajib menyampaikan SPT Tahunan PPh orang pribadi (SPT 1770) yang berisi
informasi tentang penghasilan yang diterima oleh pegawai selama satu tahun pajak. SPT

Tahunan harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret setiap tahun.

11