Page 18 - Buku Ajar Perpajakan ( PPh Pasal 21 )_Neat

Kriteria ini diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak

Penghasilan atas Penghasilan dari Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak
dalam Negeri.

• Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 21 adalah penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan
kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak PPh Pasal 21, baik yang berasal dari dalam

maupun luar negeri. Kriteria ini diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Penghasilan yang Diterima

atau Diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri.

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 21, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Berikut
adalah beberapa hak dan kewajiban Wajib Pajak PPh Pasal 21:

Hak Wajib Pajak

a. Menerima pelayanan yang memadai dari Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan
Pajak, misalnya yaitu mendapatkan fasilitas kebijakan fiskal dari pemerintah dalam bentuk

insentif, pengurangan pajak, atau pembebasan pajak.
b. Memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap tindakan administratif

yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak atas haknya sebagai wajib pajak.
c. Memperoleh perlakuan yang sama dari Direktorat Jenderal Pajak.

d. Mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai ketentuan perpajakan.

e. Mengajukan keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang
diterimanya, sehingga mendapatkan pembayaran ganti rugi atau penggantian kerugian jika

terjadi kesalahan pada sisi pembayar pajak.

Kewajiban Wajib Pajak
a. Membayar PPh Pasal 21 secara tepat waktu Wajib Pajak PPh Pasal 21 memiliki kewajiban

untuk membayar pajak penghasilan yang terutang dalam bentuk PPh Pasal 21 secara tepat

waktu. PPh Pasal 21 biasanya dipotong oleh pemberi kerja dari penghasilan yang diterima
oleh Wajib Pajak dan disetorkan ke kas negara melalui Direktorat Jenderal Pajak.

14