Page 9 - Buku Ajar Perpajakan ( PPh Pasal 21 )_Neat

▪ Pasal 17B UU PPh: Menjelaskan tentang pemotongan PPh Pasal 21 oleh pemberi

kerja atau pihak lain yang membayar penghasilan.
▪ Pasal 17C UU PPh: Menjelaskan tentang ketentuan pengurangan penghasilan

bruto dengan biaya-biaya tertentu seperti biaya jabatan, biaya pensiun, dan PTKP.
▪ Pasal 1 ayat (1) PP No. 46 Tahun 2013: Menetapkan bahwa PPh Pasal 21

merupakan pajak penghasilan yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima
atau diperoleh oleh wajib pajak.

▪ Pasal 3 PP No. 46 Tahun 2013: Menjelaskan tentang kewajiban pemotongan,

pemungutan, dan penyetoran PPh Pasal 21 oleh pemberi kerja atau pihak lain yang
membayar penghasilan.

▪ Pasal 4 PP No. 46 Tahun 2013: Menjelaskan tentang tarif PPh Pasal 21 yang
berlaku untuk masing-masing jenis penghasilan.

▪ Pasal 5 PP No. 46 Tahun 2013: Menjelaskan tentang kewajiban pemberi kerja atau
pihak lain yang membayar penghasilan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan

(SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada wajib pajak.

▪ Pasal 7 PP No. 46 Tahun 2013: Menjelaskan tentang sanksi administratif bagi
pemberi kerja atau pihak lain yang membayar penghasilan yang tidak memotong

atau tidak menyetorkan PPh Pasal 21 sebagaimana yang diwajibkan.

• Undang-undang (UU) tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021

Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan (RUU HPP) diresmikan oleh
Presiden Republik Indonesia menjadi Undang-Undang (UU) pada tanggal 29 Oktober

2021. Adapun sistematika dalam UU HPP yang terdiri dari:
1. Bab I Asas, Tujuan, dan Ruang Lingkup (Pasal 1)

2. Bab II Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Pasal 2)

3. Bab III Pajak Penghasilan (Pasal 3)

4. Bab IV Pajak Pertambahan Nilai (Pasal 4)

5. Bab V Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak (Pasal 5-12)

6. Bab VI Pajak Karbon (Pasal 13)

5