Page 368 - Modul MP

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN

iii) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang
dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Presiden;
iv) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang
dengan nilai lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan
Presiden;
v) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang
dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dilakukan oleh Pengelola Barang; atau
vi) untuk Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna Barang
dengan nilai sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dilakukan oleh Pengguna Barang setelah mendapat
persetujuan Pengelola Barang.

Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan
yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
dilakukan oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan
Gubernur/Bupati/Walikota.
Pemindahtanganan Barang Milik Daerah selain tanah dan/ atau bangunan
yang bernilai lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dilakukan
oleh Pengelola Barang setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.

Usul untuk memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
diajukan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota sesuai dengan pedoman yang
ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

g) Penjualan
Dalam PMK Nomor 111/PMK.06/2016 penjualan BMN didefinisikan
sebagai pengalihan kepemilikan Barang Milik Negara kepada pihak lain
dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. BMN dapat dijual
dengan ketentuan bahwa penjualan BMN tidak boleh mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan. Adapun
pertimbangannya adalah dalam rangka optimalisasai BMN yang berlebih
atau idle, karena secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara, atau
sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pelatihan Manajemen Puskesmas | 111