Page 370 - Modul MP
P. 370

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                              (b) Memenuhi  persyaratan  ekonomis,  yakni  secara  ekonomis  lebih
                                  menguntungkan  bagi  negara  apabila  barang  dijual,  karena  biaya
                                  operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat
                                  yang diperoleh.

                           iv) Penjualan BMN berupa kendaraan bermotor dinas operasional hanya
                              dapat dijual apabila telah berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun.

                           v) Kendaraan bermotor tersebut rusak berat akibat kecelakaan atau force
                              majeur  dengan  kondisi  paling  tinggi  30%  (tiga  puluh  persen)
                              berdasarkan keterangan instansi yang berkompeten;

                           Dalam  prakteknya,  prosedur  pengajuan  usulan  penjualan  BMN  oleh
                           Pengguna  Barang  kepada  Pengelola  Barang  adalah  sebagaimana
                           flowchart dibawah ini.

                                   Gambar 8. Prosedur Penjualan Barang Milik Negara


                           Prosedur Penjualan BMN
                                  Uraian       Pengguna   Pengelola   Tim      Penilai  Penerima
                           1. Pengguna Bentuk Tim
                             Internal
                           2. Teliti data administrarif
                           3. Hasil penelitian
                           4. Usulan
                           5. Penilaian
                           5. Penelitian/proses
                           6. Setuju
                           7. SK Penjualan
                           8. BA Serah terima
                           9. Laporan
                           10. SK Hapus (DBMN)

                            Bagian :  Penjualan BMN


                       h)  Tukar Menukar BMN
                           Dalam PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tukar menukar BMN didefinisian
                           sebagai pengalihan kepemilikan BMN yang dilakukan antara pemerintah
                           pusat dengan pemerintah daerah, atau antara pemerintah pusat dengan
                           pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang,
                           sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.

                           Tukar  menukar  BMN  dilakukan  dalam  rangka  memenuhi  kebutuhan
                           operasional  penyelenggaraan  pemerintahan,  optimaliasi  penggunaan
                           BMN,  atau  tidak  tersedia  dana  dalam  APBN.  Adapun  mitra  yang  dapat
                           melaksanakan tukar menukar BMN, BMD, badan hukum milik pemerintah




                                                                       Pelatihan Manajemen Puskesmas | 113
   365   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375