Page 371 - Modul MP
P. 371

Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
                  PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN





                           lainnya,  dan  swasta,  baik  yang  berbentuk  badan  hukum  maupun
                           perorangan.

                           Mitra  tukar  menukar  ditentukan  melalui  pemilihan  calon  mitra  tukar
                           menukar (tender) dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima)
                           peserta/peminat,  kecuali  tukar  menukar  yang  dilaksanakan  dengan
                           Pemerintah  Daerah  dan pihak-pihak  lain  yang mendapatkan  penugasan
                           dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan kepentingan umum. Mitra wajib
                           menyetorkan uang ke rekening kas umum negara atas sejumlah selisih nilai
                           lebih antara barang yang dilepas dengan barang pengganti, yang dilakukan
                           paling lambat sebelum pelaksanaan serah terima barang.

                           Beberapa  ketentuan  yang  terkait  dengan  tukar  menukar  BMN  dapat
                           diuraikan sebagai berikut:
                           i)  Pihak-pihak yang dapat melaksanakan tukar-menukar BMN adalah:
                                (a) Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada
                                   pada Pengelola Barang;
                                (b) Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk :
                                    •  Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang
                                        berda di Penguna Barang akan tetapi tidak sesuai dengan tata
                                        ruang wilayah atau penataan kota;
                                    •  Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

                           ii)  Tukar-menukar Barang Milik Negara dapat dilakukan dalam hal :
                                (a) Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan sudah tidak
                                   sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota;
                                (b) Barang Milik Negara belum dimanfaatkan secara optimal;
                                (c) Penyatuan BMN yang lokasinya terpencar;
                                (d) Pelaksanaan rencana strategis pemerintah/negara; atau
                                (e) Barang  Milik  Negara  selain  tanah  dan/atau  bangunan    yang
                                   ketinggalan  teknologi  sesuai  kebutuhan/kondisi/  peraturan
                                   perundangan-undangan.

                           iii)  Barang  pengganti  atas  tukar-menukar  Barang  Milik  Negara  berupa
                               tanah,  atau  tanah  dan  bangunan,  harus  memperhatikan  hal-hal
                               sebagai berikut :
                                (a) Pengganti utama berupa tanah atau tanah dan bangunan;
                                (b) Nilai  barang  pengganti  sekurang-kurangnya  sama  dengan  nilai
                                   Barang Milik Negara yang dilepas.

                              Dalam  PMK  Nomor  111/PMK.06/2016,  Pemrosesan  tukar  menukar
                              BMN adalah sebagaimana flowchar dibawah ini:





                                                                       Pelatihan Manajemen Puskesmas | 114
   366   367   368   369   370   371   372   373   374   375   376