Page 380 - Modul MP
P. 380
Materi Pelatihan Inti 3c - Modul Manajemen Asset
PUSAT PELATIHAN SDMK-BPPSDMK Bekerjasama dengan UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan pengelolaan Barang Milik
Daerah dan menetapkan kebijakan sesuai dengan kebijakan umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara/Daerah dilakukan
oleh:
• Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau
• Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi.
Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap
Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,
pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/ Daerah yang berada
di dalam penguasaannya.
Pelaksanaan pemantauan dan penertiban sebagaimana dimaksud untuk
kantor/ satuan kerja dilaksanakan oleh Kuasa Pengguna Barang.
Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat
pengawasan intern Pemerintah untuk melakukan audit tindak lanjut hasil
pemantauan dan penertiban.
Pengguna Barang menetapkan indikator kinerja di bidang pengelolaan
Barang Milik Negara pada unit yang membidangi pengelolaan Barang Milik
Negara.
Pengelola Barang melakukan pemantauan dan investigasi atas
pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang
Milik Negara/ Daerah, dalam rangka penertiban Penggunaan,
Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/ Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemantauan dan investigasi sebagaimana dimaksud dapat ditindaklanjuti
oleh Pengelola Barang dengan meminta aparat pengawasan intern
Pemerintah untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan,
Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/ Daerah.
Hasil audit tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang untuk
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan dan
pengendalian atas Barang Milik Negara diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan.
Pelatihan Manajemen Puskesmas | 123